BEIJING (Arrahmah.com) – Cina telah menolak “serangan fitnah” tentang kondisi Muslim Uighur dan minoritas lainnya yang tinggal di wilayah Xinjiang, dengan mengklaim bahwa mereka “menikmati kebebasan beragama dan hak-hak fundamental” lainnya.
Menteri Luar Negeri Wang Yi, berbicara di depan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada Senin (22/2/2021), mengklaim ada 24.000 masjid di wilayah barat, menambahkan bahwa “fakta dasar menunjukkan bahwa tidak pernah ada yang disebut genosida, kerja paksa atau penindasan agama di Xinjiang.”
“Pintu ke Xinjiang selalu terbuka. Orang-orang dari banyak negara yang telah mengunjungi Xinjiang telah mempelajari fakta dan kebenaran di lapangan. Cina juga menyambut Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia untuk mengunjungi Xinjiang,” klaim Wang, merujuk pada kepala hak asasi PBB Michelle Bachelet, yang kantornya telah merundingkan persyaratan akses ke negara itu, lansir Al Jazeera.
Aktivis dan pakar hak asasi PBB mengatakan bahwa setidaknya satu juta Muslim dipenjara di kamp-kamp di wilayah barat yang terpencil.
Cina menyangkal pelanggaran dan mengatakan kamp-kampnya memberikan “pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme”.
Pada Senin (22/2), Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, mengecam penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi yang katanya terjadi terhadap Muslim Uighur dalam “skala industri”.
“Situasi di Xinjiang sangat luar biasa,” kata Raab di forum Jenewa di mana Cina termasuk di antara 47 negara anggota.
“Pelanggaran yang dilaporkan -termasuk penyiksaan, kerja paksa dan sterilisasi paksa terhadap perempuan- sangat ekstrim dan ekstensif. Itu terjadi dalam skala industri,” katanya.
Raab meminta Bachelet atau pakar independen lainnya untuk diberikan “akses mendesak dan tidak terkekang” ke Xinjiang dan mengatakan bahwa harus ada resolusi di dewan untuk efek ini.
Bulan lalu, komisi bipartisan Kongres Amerika Serikat mengatakan dalam sebuah laporan baru bahwa Cina mungkin telah melakukan “genosida” dalam perlakuannya terhadap orang Uighur dan Muslim minoritas lainnya di wilayah barat Xinjiang.
Komisi Eksekutif Kongres untuk China (CECC) mengatakan bukti baru muncul pada tahun lalu bahwa “kejahatan terhadap kemanusiaan -dan mungkin genosida- sedang terjadi”.
Pada Desember tahun lalu, Human Rights Watch mengatakan program big data di Xinjiang Cina “secara sewenang-wenang memilih” Muslim untuk ditahan, menandai perilaku seperti mengenakan cadar, mempelajari Alquran atau pergi haji sebagai alasan penangkapan.
Presiden AS Joe Biden telah mendukung keputusan pada menit-menit terakhir oleh pemerintahan Trump bahwa Cina telah melakukan genosida di Xinjiang. (haninmazaya/arrahmah.com)
