JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai penunjukan seseorang untuk menempati jabatan Komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akhir-akhir ini lebih banyak bernuansa balas budi daripada kompetensi.
“Akhir-akhir ini yang banyak terabaikan, dimana yang didudukkan untuk menjadi pimpinan dari BUMN tersebut terutama untuk posisi sebagai komisaris adalah orang-orang yang dinilai oleh banyak pihak tidak tepat, tidak kompeten dan tidak mumpuni,” kata Anwar dalam keterangannya, Ahad (30/5/2021), lansir CNN Indonesia.
BacaJuga
“Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi, karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, politik balas budi itu sebenarnya tidak akan terlalu bermasalah, jika penunjukannya benar-benar menjunjung tinggi prinsip-prinsip the right man on the right place.
Namun, menurutnya, yang terjadi saat ini adalah seperti mengisi untuk orang yang tepat, namun di tempat yang salah.
“Bila ini yang terjadi maka tentu kita tidak akan bisa berharap banyak BUMN yang mereka urus akan berjalan dengan baik dan lancar apalagi di tengah wabah Covid-19 yang sedang menimpa negeri ini,” tandasnya.
Di tengah pandemi Covid-19, lanjutnya, masalah yang dihadapi perusahaan pelat merah sangat rumit, sehingga membutuhkan orang yang berpengalaman dan berpengetahuan lebih.
Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintah untuk benar-benar berpikir rasional dalam menempatkan seseorang dalam jabatan di BUMN.
“Dengan demikian BUMN akan bisa diharapkan untuk menjadi salah satu pilar utama yang benar-benar bisa diharapkan dan diandalkan dalam memajukan perekonomian nasional di samping usaha swasta dan koperasi tentunya,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.com)
