ALGIERS (Arrahmah.com) – Pemimpin Aljazair, Abdelaziz Bouteflika, mengajukan pengunduran dirinya dengan segera, televisi negara mengatakan Selasa (2/4/2019), menyerahkan kekuasaan dalam menghadapi protes jalanan besar-besaran setelah dua dekade memimpin.
“Bouteflika secara resmi memberi tahu Dewan Konstitusi tentang berakhirnya masa jabatannya sebagai Presiden Republik mulai hari Selasa,” sebuah berita mengungkapkan melalui stasiun penyiaran milik pemerintah.
Sudah lama dituduh memegang kekuasaan, Bouteflika berada di bawah tekanan yang kuat untuk mundur sejak keputusannya untuk mengusahakan masa jabatan kelima meskipun jarang terlihat di depan umum setelah menderita stroke pada tahun 2013.
Pemimpin berusia 82 tahun, yang menggunakan kursi roda, mengatakan bulan lalu dia akan menarik diri dari tawaran untuk masa jabatan lain, dan pada Senin (1/4) kantornya mengatakan dia akan mengundurkan diri sebelum mandatnya berakhir pada akhir bulan.
Langkah-langkah itu gagal memuaskan pemrotes yang takut tipu daya untuk memperpanjang kekuasaannya dan kepala angkatan bersenjata meminta dia untuk meninggalkan kekuasaan.
Pengunduran dirinya juga dilaporkan oleh kantor berita resmi APS, yang mengatakan Bouteflika “secara resmi memberi tahu ketua Dewan Konstitusi mengenai keputusannya untuk mengakhiri masa jabatannya.”
Kepergiannya terjadi setelah 20 tahun berkuasa, setelah berminggu-minggu protes jalanan besar-besaran dan hilangnya dukungan dari para loyalis kunci.
Amerika Serikat mengatakan masa depan Aljazair sekarang diserahkan pada rakyatnya.
“Pertanyaan tentang bagaimana menavigasi transisi ini di Aljazair, orang-orang Aljazair untuk memutuskan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Robert Palladino kepada wartawan.
Konstitusi Aljazair mengatakan bahwa begitu presiden secara resmi mengundurkan diri, ketua majelis tinggi parlemen akan bertindak sebagai pemimpin sementara hingga 90 hari di mana pemilihan presiden harus diselenggarakan.
Pengunduran diri itu terjadi tak lama setelah militer menuntut proses pemakzulan yang diluncurkan terhadap Bouteflika segera setelah menolak pengumuman bahwa ia akan mengundurkan diri sebelum mandatnya berakhir.
Kepala pasukan bersenjata Ahmed Gaid Salah menyerukan “penerapan segera prosedur konstitusional untuk menghilangkan kepala negara dari kekuasaan,” dalam sebuah pernyataan kementerian pertahanan setelah pertemuan para petinggi.
Pernyataan itu mengatakan militer menganggap pengumuman dari kepresidenan pada Senin (1/4) bahwa Bouteflika yang akan mengundurkan diri pada akhir masa jabatannya pada 28 April sebagai tidak sah karena tidak berasal dari presiden sendiri.
“Setiap yang diambil di luar kerangka konstitusi dianggap batal demi hukum,” kata sang jenderal.
Dia mengatakan “satu-satunya ambisi” tentara adalah untuk “melindungi orang-orang dari segelintir orang (yang lain) yang telah terlalu mengambil alih kekayaan rakyat Aljazair.”
Sekutu lama Bouteflika, sang jenderal minggu lalu meminta presiden untuk mengundurkan diri atau dinyatakan tidak layak memerintah, menjadi salah satu pendukung setia pertama yang meninggalkannya.
Pada Senin (1/4), presiden mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Bouteflika akan mengundurkan diri “sebelum 28 April 2019,” setelah “keputusan penting” diambil, tanpa menentukan kapan langkah ini akan terjadi.
Pemimpin veteran itu akan mengambil “langkah-langkah untuk memastikan lembaga-lembaga negara terus berfungsi selama masa transisi,” katanya dalam pernyataan singkat yang dilakukan oleh kantor berita resmi APS.
Pengumuman itu disambut oleh sedikit tanda euforia ketika orang-orang bersikeras agar seluruh penguasa harus pergi.
Pengunduran diri Bouteflika tidak akan “mengubah apa pun,” kata mahasiswa psikologi Meriem Medjdoub ketika ia berdemonstrasi di pusat Aljazair Selasa pagi (2/4) dengan sekitar 1.000 pengunjuk rasa lainnya.
“Kami menuntut perubahan radikal,” katanya kepada AFP.
Ketika desas-desus beredar tentang manuver di belakang layar, para jaksa pada Senin (1/4) mengumumkan bahwa mereka telah melarang para tersangka korupsi meninggalkan Aljazair setelah meluncurkan penyelidikan korupsi terhadap orang-orang yang tidak disebutkan namanya.
Pihak berwenang tidak mengatakan siapa yang menjadi sasaran penyelidikan atas korupsi dan transfer uang ilegal ke luar negeri, tetapi mereka mengikuti penangkapan pendukung utama presiden, pengusaha Ali Haddad.
Haddad, yang majalah Forbes gambarkan sebagai salah satu pengusaha terkaya di Aljazair, ditahan pada akhir pekan di pos perbatasan dengan negara tetangga Tunisia.
Bouteflika telah menunjuk pemerintah baru pada Minggu (31/3), yang sebagian besar terdiri dari para teknokrat di bawah perdana menteri yang baru ditunjuk Noureddine Bedoui.
Administrasi – yang seharusnya mengarahkan negara menuju transisi – termasuk Jenderal Gaid Salah yang tetap dalam posisinya sebagai wakil menteri pertahanan.
Di antara pendukung utama Bouteflika lainnya adalah adik laki-lakinya dan penasihat khusus Said, yang sering dikutip di masa lalu sebagai calon pengganti presiden.
Pendiam dan jarang terlihat di depan umum, Said Bouteflika telah memberikan pengaruh yang semakin besar di belakang layar ketika kesehatan saudaranya memburuk, meski pengunduran diri presiden ini dapat merebut banyak pengaruhnya. (Althaf/arrahmah.com)
