ISLAMABAD (Arrahmah.com) – Sebuah laporan rahasia telah bocor dan mengonfirmasikan apa yang diduga oleh banyak pihak, serangan pesawat tak berawak pembunuh kebanggaan AS di Pakistan bukanlah menargetkan para pemimpin Al Qaeda.
Sebaliknya, banyak dari serangan ditujukan kepada anggota suku yang tidak menimbulkan bahaya langsung ke Amerika Serikat, lansir Rusia Today (11/4/2013).
Dokumen rahasia yang diperoleh oleh surat kabar McClatchy di AS menunjukkan lokasi, identitas dan jumlah mereka yang diserang dan dibunuh di Pakistan pada tahun 2006-2008 dan 2010-2011 serta penjelasan mengapa mereka menjadi target.
Dalam periode 12 bulan sampai tahun 2011, 43 dari 95 serangan di dalam laporan, tidak ditujukan untuk Al Qaeda sama sekali. Dan 265 dari 482 orang yang tewas dalam pembunuhan tersebut didefinisikan sebagai “ekstrimis”. Padahal, hanya enam dari seluruh korban (kurang dari 2 persen) yang benar-benar senior Al Qaeda.
Terkadang serangan dilakukan dengan sengaja menargetkan orang-orang yang berkumpul pada pemakaman. Ben Emmerson, seorang pelapor khusus hak asasi manusia dan “kontra-terorisme” mengatakan bahwa ia yakin sejak Obama menjabat, setidaknya 50 sipil tewas serangan lanjutan ketika mereka pergi untuk membantu korban dari serangan pertama dan lebih dari 20 sipil juga telah diserang dalam serangan yang sengaja menargetkan upacara pemakaman.
AS sebelumnya telah menolak untuk mengakui bahwa mereka menjalankan kebijakan seperti itu.
Semua ini tampaknya bertentangan dengan jaminan yang dikeluarkan oleh John Brennan, mantan kepala “kontra-terorisme” Gedung Putih yang merupakan dalang di balik kebijakan drone pembunuh AS.
“Kami hanya mengizinkan operasi tertentu terhadap individu tertentu jika kami memiliki tingkat kepercayaan tinggi bahwa individu yang menjadi target memang ‘teroris’ yang kami kejar,” klaim Brennan tahun lalu.
Pemerintah Obama juga mengklaim bahwa seluruh target berada pada “daftar teroris aktif”.
Bocoran terbaru juga menunjukkan protes dari para ahli yang percaya bahwa program ini ekstra-yudisial, melanggar kedaulatan Pakistan dan kontra-produktif dalam jangka panjang.
“Saya belum pernah melihat atau mengetahui adanya kesepakatan yang dipublikasikan yang mengatur pelaksanaan operasi drone di Pakistan atau identifikasi individu dan kelompok selain Al Qaeda dan Taliban Afghanistan,” ujar Christopher Swift, seorang pakar hukum dari Universitas Georgetown mengatakan kepada McClathy. (haninmazaya/arrahmah.com)
