JAKARTA (Arrahmah.com) – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku heran dengan Badan Intelijen Negara (BIN) yang bicara soal 50 penceramah menyebarkan paham radikal. Menurutnya, BIN seharusnya tak mengumbar informasi.
“BIN itu biasanya lakukan sesuatu bukan untuk disiarkan begitu tapi untuk presiden, karena user BIN itu presiden,” ujar HNW di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/11/2018), lansir Detik.com.
BacaJuga
HNW meminta BIN tidak sembarang memberikan informasi ke masyarakat. Apalagi jika informasi tersebut belum valid.
“Jadi jangan BIN nambah kekeruhan dengan informasi-informasi yang validitasnya perlu dipertanyakan. Karena itu bertemu dengan info ada sekian masjid terpapar paham radikal yang sudah sangat amat jelas ditolak oleh wakapolri yang sekarang jadi Menpan-RB,” terangnya.
Selain itu, menurut HNW, seharusnya BIN juga menyelesaikan persoalan ini secara tertutup. BIN juga harus melampirkan bukti ketika memberikan informasi intelijen.
“Sebaiknya masalah ini kalau emang serius selesaikan masalah, jangan diumbar ke publik tapi buktikan dan hadirkan bukti serius dan ajak bicara pihak-pihak yang punya kewenangan masalah ini. BIN itu tidak umbar informasi yang tidak jelas juntrungannya tapi untuk selesaikan dengan hal yang bisa diselesaikan,” terangnya.
“User BIN itu kan presiden, BIN bukan berwacana apalagi menghadirkan informasi yang belum tentu benarnya tapi nggak jelas yang dituju, tapi justru menimbulkan kecurigaan sana sini kemdian menimbulkan teror di masyarakat, dan itu tidak diperlukan,” lanjutnya.
Sebelumnya, BIN menyebut ada 50 penceramah yang menyebarkan paham raadikal di 41 masjid di lingkungan pemerintahan.
“Tidak banyak, sekitar 50-an. Ini masih terus kita dekati mudah-mudahan ini bisa,” kata jubir Kepala BIN, Wawan Hari Purwanto, di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11).
Akan tetapi, Wawan mengaku pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan penelitian terkait dengan polemik adanya 41 Mesjid di lingkungan pemerintahan (BUMN) yang terpapar radikalisme.
Data itu diperolehnya dari hasil survei lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama (P3M NU) terhadap aktivitas khotbah di lingkungan mesjid yang berada di lingkungan pemerintahan.
“Jadi ini perlu saya klarifikasi, survei itu dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai early warning dan ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN,” kata Wawan Selasa (20/11/2018), lansir VIVA.
(ameera/arrahmah.com)
