JAKARTA (Arrahmah.id) – Beredar sebuah video yang memperlihatkan surat suara Pilgub Jakarta 2024 sudah tercoblos pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.
Kemunculan video ini jadi tamparan keras bagi para pendukung yang sedang euforia merasa telah memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran.
BacaJuga
Dari video yang berdurasi 3 menit 40 detik, seorang petugas pengawas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pinang Ranti, Jakarta Timur tengah menghitung jumlah surat suara yang sudah dicoblos. Diduga surat yang tercoblos tersebut merupakan surat suara sisa.
“Kiriman dari teman di Pinang Ranti. (Paslon) 03 sudah tercoblos semua. Suara yang tidak mencoblos di TPS 028,” tulis keterangan video yang beredar, dilihat Inilah.com Kamis (28/11/2024).
Dari video ditampilkan 18 surat suara yang sudah dicoblos ke pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Petugas itu kemudian memperlihatkan satu per satu surat suara sisa yang sudah tercoblos itu ke masyarakat dan petugas yang menjadi saksi.
Tak lama, petugas lain memanggil panitia atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengecek kembali surat yang sudah diperlihatkan tadi.
Kecurangan di Pilkada bukan cuma fenomena surat suara yang sudah tercoblos. Jelang hari pencoblosan pemilihan gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, pasangan calon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) menemukan adanya praktik politik uang dan sembako masif dilakukan paslon lain.
Ketua Tim Pemenangan RIDO, Ahmad Riza Patria mengatakan, tindakan curang demi kepentingan elektoral itu dilakukan saat masa tenang oleh paslon lain.
“Kami menerima beberapa laporan, perkembangan, foto, dan video dari seluruh kader, ormas, serta relawan yang masuk ke tim pemenangan. Didapati adanya dugaan pembagian sembako secara massif di masa tenang ini serta pembagian amplop yang dilakukan oleh pihak-pihak atau pasangan calon lain,” kata Riza di DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/11/2024).
Riza meminta kepada seluruh masyarakat untuk menolak tindakan transaksi politik uang. Sebab, tindakan semacam itu justru menciderai demokrasi.
“Untuk itu, kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Jakarta untuk menolak aktivitas-aktivitas yang menodai demokrasi di Jakarta,” tuturnya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan sudah menerima informasi tersebut dan telah menginstruksikan jajarannya di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk dicari tahu lebih lanjut.
“Artinya, bahwa informasi awal tersebut memang perlu dalam proses penelusuran ya. Artinya, kita tidak menunggu laporan, tapi ternyata sampai perkembangan terakhir, tadi kita sudah crosscheck di DKI memang belum ada laporan,” kata Puadi kepada wartawan dikutip Kamis (28/11/2024).
Meski belum menerima aduan resmi, tapi Bawaslu akan jemput bola dengan menelusuri beberapa titik warung kopi yang diduga menjadi lokasi pelanggaran berupa politik uang dan pembagian sembako.
“Kami sudah minta pada jajaran untuk melakukan penelusuran terhadap informasi di beberapa titik-titik di warkop tersebut,” ujar Puadi.
(ameera/arrahmah.id)
