JAKARTA (Arrahmah.com) – Badan Eksekekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi turut menyuarakan dukungan mereka kepada BEM Universitas Indonesia (UI) yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Mereka juga menilai tindakan kampus UI yang memanggil pengurus BEM untuk melakukan klarifikasi atas kritikan tersebut sebagai bentuk pembungkaman dan pelemahan terhadap demokrasi yang ada di lingkungan kampus.
Hal tersebut disampaikan oleh BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui akun Twitter-nya @bem_unpad.
“Ini menandakan bahwa pembungkaman dan pelemahan terhadap demokrasi dalam lingkungan kampus semakin menjadi-jadi. Padahal, kebebasan akademik telah dijamin dalam konstitusi,” kata BEM Unpad dalam unggahannya, dikutip pada Kamis (1/7/2021).
BEM Unpad mengecam segala bentuk pembungkaman demokrasi dan kebebasan sipil, mendesak birokrat UI menjamin kebebasan berekspresi, dan mengajak seluruh masyarakat ikut bersolidaritas bersama BEM UI.
Sementara BEM Universitas Yarsi melalui unggahan di akun Twitter @BEMYARSI mengungkapkan kritiknya terhadap Presiden Jokowi yang dinilai banyak mengobral janji manis namun tidak ada yang terealisasi, serupa dengan kritik yang disuarakan oleh BEM UI.
“Faktanya hingga kini banyak yang dilakukan [Jokowi] tidak sesuai dengan pernyataan yang dilontarkan. Mulai dari HAM, pembangunan, pangan hingga lainnya,” tulis BEM Yarsi.
Dukungan kepada BEM UI juga disampaikan Presiden BEM KM Universitas Sriwijaya, Dwiky Sandy. Ia pun mendukung julukan King of Lip Service diberikan kepada Jokowi.
“Kami berharap agar Presiden Jokowi berhenti untuk mengibul dan serius mengurus negara,” tutur Dwiki melalui keterangan resmi, pada Rabu (30/6).
BEM Universitas Airlangga (Unair) juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah BEM UI yang sudah berani menyampaikan kritik dengan tegas kepada pemerintah.
Ketua BEM Unair Muhammad Abdul Chaq pun mempertanyakan sikap pihak-pihak yang antipati terhadap aksi BEM UI. Ia menduga pihak yang antipati itu adalah dosen UI Ade Armando, para pendengung (buzzer), dan rektorat UI.
“Di samping bentuk dari kepanikan, kami melihat adanya surat panggilan itu sebagai upaya membatasi pikiran kritis dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Sebelumnya, pengurus BEM UI menyuarakan kritik terhadap Presiden Jokowi dengan memberi julukan The king of lip service melalui poster di Twitter.
Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra menyebut pernyataan itu sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah.
“Itu bentuk kritis kami jadi itu dibuat oleh Brigade [organ taktis] di bawah BEM UI. Itu bentuk kritik bahwa banyak selama ini pernyataan Presiden yang kemudian tidak sesuai dengan realita atau pelaksanaannya,” kata Leon kepada Bisnis.com, pada Ahad (27/6). (rafa/arrahmah.com)
