AMESTERDAM (Arrahmah.com) – Belanda telah mengumumkan niatnya untuk membela larangan ekspor senjata ke Arab Saudi.
Menteri Luar Negeri Belanda Stef Blok membuat pengumuman itu dalam sebuah pidato di Dewan Perwakilan Belanda, di mana ia membahas sebuah undang-undang yang telah disahkan untuk melarang ekspor senjata ke Riyadh dengan latar belakang perang di Yaman.
Blok menjelaskan bahwa ratifikasi negara dari undang-undang mensyaratkan bahwa itu juga bekerja sesuai di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia menyatakan penyesalannya pada situasi di Yaman dan menekankan bahwa Belanda tidak terlibat dalam memasok senjata ke pihak-pihak yang terlibat konflik, tidak seperti Perancis, Amerika Serikat dan Inggris. Blok juga menunjukkan bahwa partai-partai ini tidak ingin memaksakan pelarangan senjata, atau mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri krisis Yaman.
Menteri Luar Negeri menambahkan bahwa situasi di Yaman adalah “mengerikan dan tragis” dan bahwa Belanda sedang mencari gencatan senjata dan masuknya bantuan kemanusiaan ke negara itu. Dia juga menekankan bahwa “para pelaku yang bertanggung jawab atas kelanjutan perang melakukan kejahatan yang mengerikan”.
Sebelumnya, Parlemen Eropa memperbarui seruannya untuk pembatasan lebih lanjut tentang ekspor senjata Uni Eropa (UE) ke Arab Saudi dengan latar belakang perang di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Parlemen itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa: “Kapal perang yang diimpor dari negara-negara Uni Eropa digunakan untuk memaksakan blokade terhadap Yaman, sementara pesawat dan bom digunakan dalam serangan udara yang memperdalam tragedi manusia.”
Selama hampir empat tahun, Yaman telah menyaksikan perang antara pasukan pemerintah – yang didukung oleh koalisi Saudi-UEA – di satu pihak dan teroris Syiah Houtsi – yang sejak tahun 2014 telah mengendalikan beberapa provinsi termasuk Sana’a – di sisi lain.
Situasi di Yaman telah dicap sebagai salah satu krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan perang menyebabkan kondisi kemanusiaan dan kesehatan yang mengerikan yang telah menyebabkan sebagian besar penduduk negara itu membutuhkan bantuan, menurut PBB.
(fath/arrahmah.com)