DHAKA (Arrahmah.com) – Bangladesh tidak menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi atas penyebaran pasukan, Menteri Luar Negeri Bangladesh, Abdul Momen, mengatakan kepada parlemen tadi malam (10/3/2019).
Sebuah Nota Kesepahaman tentang kerja sama pertahanan telah ditandatangani dengan negara itu, katanya.
Ada keyakinan tegas untuk tidak mengambil tindakan apa pun terhadap pihak ketiga mana pun di bawah MoU, lanjutnya.
Berbicara di parlemen pada 14 Februari, dua anggota parlemen – Presiden Partai Buruh Rashed Khan Menon dan anggota parlemen Partai Jatiya Fakhrul Imam – menuntut pernyataan dari menteri luar negeri apakah penandatanganan “pakta pertahanan” antara Bangladesh dan Arab Saudi bertentangan dengan Konstitusi.
Namun menteri luar negeri, kemarin (10/3) mengatakan penandatanganan MoU sama sekali tidak melanggar konstitusi.
“Bangladesh dan Arab Saudi tidak menandatangani perjanjian tentang penempatan pasukan. Sebaliknya, sebuah MoU telah ditandatangani untuk urusan pertahanan. Dan hal itu tidak melanggar pasal 25 konstitusi ….” katanya kepada parlemen.
Tema utama dari MoU ini adalah kontribusi dalam meningkatkan stabilitas internasional melalui kerja sama timbal balik.
Menurut MoU, pasukan pertahanan kedua negara akan bekerja sama satu sama lain dalam pelatihan militer, latihan, pendidikan, perawatan medis, industri penelitian dan pertahanan, pertukaran informasi militer, intelijen, kunjungan dan keterampilan militer, serta partisipasi dalam sosial budaya kegiatan, katanya.
Menindaklanjuti permintaan dari Arab Saudi, Bangladesh telah berjanji untuk bekerja sama jika ada ancaman terhadap masjid-masjid suci di Mekah dan Madinah, ia menambahkan. (Althaf/arrahmah.com)
