MANAMAH (Arrahmah.com) – Menteri Dalam Negeri Bahrain Rashid bin Abdullah Al Khalifa mengatakan pada Senin (14/9/2020) bahwa normalisasi dengan “Israel” akan melindungi kepentingan negaranya.
“Kesepakatan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan ‘Israel’ datang dalam kerangka melindungi kepentingan yang lebih tinggi dari Kerajaan Bahrain, yang berarti melindungi entitas negara,” kata situs Kementerian Dalam Negeri mengutip Al Khalifa.
“Kesesuaian langkah kami dengan persaudaraan [Uni Emirat Arab] tidak mengherankan, tetapi lebih menegaskan kedalaman hubungan historis yang erat antara kedua negara persaudaraan,” katanya.
“Kerajaan Bahrain, sejak awal konflik Palestina-‘Israel’, telah mendukung perjuangan Palestina dan posisi ini masih tidak ambigu, dan deklarasi [normalisasi] ini tidak bertentangan dengan posisi Bahrain atas inisiatif perdamaian Arab dan keputusan legitimasi internasional.”
Pengumuman perjanjian normalisasi Bahrain datang sekitar sebulan setelah UEA mengumumkan kesepakatan serupa pada 13 Agustus, dengan pengamat mengatakan bahwa Manama mengikuti jejak Abu Dhabi.
Bahrain menjadi negara Arab keempat yang menjalin hubungan diplomatik dengan “Israel” setelah Mesir pada 1979, Yordania pada 1994, dan UEA pada Agustus tahun ini.
Kesepakatan normalisasi telah menuai kecaman luas dari warga Palestina, yang mengklaim bahwa kesepakatan semacam itu tidak melayani kepentingan Palestina dan mengabaikan hak-hak mereka.
Otoritas Palestina mengatakan setiap kesepakatan dengan “Israel” harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 dengan prinsip “tanah untuk perdamaian” dan bukan “perdamaian untuk perdamaian” seperti yang diklaim “Israel”.
(fath/arrahmah.com)
