KABUL (Arrahmah.id) – Nooruddin Azizi, Pelaksana Tugas Menteri Perindustrian dan Perdagangan Imarah Islam Afghanistan, mengatakan dalam sebuah program eksklusif dengan Tolo News bahwa proses distribusi lahan untuk para industrialis Afghanistan akan dimulai dalam tiga bulan ke depan.
Menurutnya, 150.000 hektar lahan telah dialokasikan secara nasional, dan 1.200 perusahaan telah meminta lahan di kawasan industri negara tersebut. Azizi menambahkan bahwa Imarah Islam telah mengekang pelarian modal dan penyelundupan uang dari Afghanistan dan telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk menarik investasi.
Ia juga menganggap persetujuan Undang-Undang Taman Industri selama tahun 2024 sebagai langkah transformatif menuju perkembangan positif di sektor industri Afghanistan, lansir Tolo News (2/1/2024).
Azizi menyatakan: “Kami memiliki sekitar 1.200 perusahaan yang meminta lahan; kami telah meninjau 108 di antaranya, yang menyumbang sekitar $ 130 juta dalam bentuk investasi. Secara bertahap, semua perusahaan akan dinilai.”
Mengacu pada peningkatan perdagangan Afghanistan dengan negara-negara Asia Tengah dan pengenalan produk-produk Afghanistan di berbagai pameran regional, Azizi menekankan bahwa revolusi industri akan terjadi ketika para industrialis mendukung para petani dan masyarakat menggunakan produk-produk buatan Afghanistan.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan menyatakan: “Petani kita harus didukung oleh para industrialis kita, dan industrialis kita harus didukung oleh bangsa kita. Masyarakat kita harus memprioritaskan produk-produk Afghanistan yang berkualitas tinggi di atas segalanya.”
Dalam program ini, yang dihadiri oleh perwakilan dari sektor swasta, industrialis, dan pakar ekonomi, para peserta mengidentifikasi mengundang investor ke negara ini, membangun sistem asuransi, mengatur operasi perbankan, memastikan pasokan listrik, dan mengurangi pajak untuk investor sebagai cara-cara utama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi Afghanistan.
Sayed Masood, seorang pakar urusan ekonomi, mengatakan dalam program tersebut: “Hingga konstitusi ditetapkan, semua hukum yang ada tetap berada dalam ketidakpastian karena aturan dasar pemerintahan tidak ada. Saya percaya bahwa konstitusi harus dibuat terlebih dahulu.”
Menurut statistik dari Kamar Industri dan Pertambangan, kapasitas swasembada Afghanistan meningkat dari 69 sektor menjadi 87 sektor pada tahun 2024, dengan sekitar 400 pabrik kecil dan menengah mulai beroperasi di negara ini pada tahun yang sama. (haninmazaya/arrahmah.id)
