WINA (Arrahmah.com) – Memperluas jangkauan larangan hijab bagi siswa dan guru di sekolah menengah harus dibahas di seluruh negeri, terutama di parlemen, Menteri Pendidikan Austria mengatakan pada Senin (10/9/2018).
Berbicara di televisi negara Austria, ORF, mengenai rancangan undang-undang untuk melarang perempuan Muslim mengenakan hijab di taman kanak-kanak dan sekolah dasar, Heinz Fassmann mengatakan belum diketahui berapa banyak gadis yang mengenakannya di lembaga-lembaga yang dipertanyakan tersebut.
Namun larangan itu tidak terkait dengan jumlah, namun terkait dengan esensinya, katanya
Larangan itu harus diberlakukan untuk pendidikan gratis dan perlindungan anak perempuan, Fassmann menambahkan.
“Bukan hanya saya dan kementerian,” kata Fassmann, menambahkan partai politik, terutama parlemen, harus mengungkapkan pandangan mereka tentang larangan hijab untuk sekolah menengah dan membangun konsensus sosial.
Sementara mengulangi pandangannya tentang larangan hijab pada guru, Fassmann mengatakan pegawai negeri seharusnya tidak menggunakan simbol agama dan ideologis selama melaksanakan tugas mereka.
Pemerintahan koalisi baru di Austria, yang terdiri dari Partai Kebebasan dan Partai Rakyat Austria, bertujuan untuk membuat rancangan undang-undang yang melarang anak-anak perempuan Muslim untuk mengenakan hijab di taman kanak-kanak dan sekolah dasar; sebuah budaya yang mereka katakan menyerang budaya utama negara.
Larangan jilbab pada pegawai negeri dirancang oleh Perdana Menteri Austria Sebastian Kurz.
Dalam pemilu Oktober lalu, koalisi berkampanye melawan arus imigran di Eropa.
Di Austria, di mana Islam telah menjadi salah satu agama yang diakui secara resmi sejak 1912, ada populasi lebih dari 600.000 Muslim, yang setara dengan tujuh persen populasi, menurut angka yang diperoleh dari Federasi Islam Wina. (Althaf/arrahmah.com)
