![Blinken dilaporkan menekan Abbas untuk mengadopsi rencana tersebut selama kunjungannya ke Ramallah. [Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2023/02/blinkenxabbas2.jpg?fit=1155%2C650&ssl=1)
RAMALLAH (Arrahmah.id) – AS menekan Presiden Otoritas Palestina [PA] Mahmoud Abbas untuk menerima rencana keamanan baru untuk kota Jenin dan Nablus di Tepi Barat, lansir Axios, setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Mahmoud Abbas di Ramallah pekan ini.
Rencana tersebut disusun oleh Letnan Jenderal AS Michael Fenzel dan melibatkan pasukan PA yang dikerahkan di sekitar Jenin dan Nablus untuk menekan pejuang Hamas, Jihad Islam, Lion’s Deen, dan kelompok bersenjata lainnya yang telah memimpin serangan terhadap pasukan “Israel” di wilayah pendudukan.
BacaJuga
Pasukan Otoritas Palestina akan menerima pelatihan sebelum penempatan mereka.
Sementara rencana itu mendapat dukungan dari “Israel” dan AS, Otoritas Palestina belum menerima tawaran itu dan telah menyatakan “banyak keberatan”, kata Axios. Kesepakatan seperti itu akan sangat kontroversial bagi warga Palestina.
“Israel” telah melancarkan serangan mematikan hampir setiap hari di Tepi Barat sejak Maret 2022, menargetkan Jenin dan Nablus khususnya dan membunuh lebih dari 220 warga Palestina.
Rencana tersebut menitikberatkan tanggung jawab untuk keamanan sepenuhnya pada Palestina, sementara tidak memaksakan persyaratan apa pun pada “Israel” dan tidak mengharuskannya untuk mengakhiri serangannya.
Kunjungan Blinken ke Ramallah terjadi tak lama setelah sembilan warga Palestina dibunuh oleh pasukan “Israel” di Jenin. PA lantas menangguhkan kerja sama keamanan dengan “Israel” sebagai tanggapan atas pembantaian, tetapi sekarang berada di bawah tekanan untuk melanjutkan kerjasama tersebut.
Tujuh orang “Israel” tewas dalam penembakan di luar sinagog di Yerusalem Timur oleh seorang pria Palestina tak lama kemudian.
Otoritas Palestina memiliki sedikit kendali atas Jenin, khususnya, di tengah serangan “Israel” yang sedang berlangsung dan munculnya kelompok bersenjata independen di daerah tersebut. Seorang pejabat Palestina mengatakan kepada The Times of Israel bahwa perekrutan pasukan keamanan yang diusulkan akan sulit.
PA telah kehilangan dukungan populer dalam beberapa tahun terakhir di tengah korupsi yang terus berlanjut, penurunan ekonomi, dan pembekuan total dalam negosiasi perdamaian di tengah perluasan permukiman ilegal “Israel” yang terus berlanjut dan penolakannya untuk mengizinkan pembentukan negara Palestina yang layak. (zarahamala/arrahmah.id)
