WASHINGTON (Arrahmah.com) – Amerika Serikat telah menyerukan pemerintah baru yang inklusif di Afghanistan yang menghormati hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dengan mengatakan bahwa perilaku Taliban akan menentukan apakah Washington akan mengakui pemerintahan baru di Kabul.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada Senin (16/8/2021) bahwa AS dan sekutu internasionalnya akan “mengawasi dengan seksama” setelah Taliban mengambil alih negara itu dalam serangan yang hebat, merebut kendali ibu kota pada Ahad (15/8).
“Pemerintah Afghanistan di masa depan yang menjunjung tinggi hak-hak dasar rakyatnya, yang tidak menampung ‘teroris’, dan yang melindungi hak-hak dasar rakyatnya, termasuk hak-hak dasar setengah dari penduduknya –perempuan dan anak perempuannya– itu adalah pemerintah yang bisa kami ajak bekerja sama,” klaim Price dalam jumpa pers, lansir Al Jazeera.
“Kebalikannya juga benar –bahwa kita tidak akan mendukung pemerintah yang tidak melakukan itu.”
Price mengatakan ada “konsensus yang menentukan” di komunitas internasional tentang jenis pemerintahan baru yang harus dibentuk di Afghanistan, mengutip pernyataan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Senin yang menyerukan “proses rekonsiliasi nasional yang dipimpin Afghanistan, milik Afghanistan.” (haninmazaya/arrahmah.com)
