ABU DHABI (Arrahmah.com) – Penasihat Gedung Putih, Jared Kushner, tengah mengunjungi negara-negara Arab Teluk yang bersekutu dengan AS untuk mencari dukungan bagi proposal perdamaian yang telah lama ditunggu-tunggu untuk Timur Tengah yang menurutnya akan memerlukan konsesi dari ‘Israel’ dan Palestina.
Menantu Presiden AS Donald Trump ini diperkirakan untuk fokus pada komponen ekonomi dari rencana perdamaian selama perjalanan sepekannya, kata para pejabat AS.
BacaJuga
Utusan Kushner dan Trump di Timur Tengah, Jason Greenblatt, mengadakan pembicaraan di Uni Emirat Arab sebagai negara pertama dalam kunjungan mereka pada Senin (25/2) dengan Putra Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, kedutaan AS men-tweet pada Selasa (26/2).
Pertemuan yang juga dihadiri oleh utusan Departemen Luar Negeri untuk Iran, Brian Hook, membahas upaya pemerintah Trump untuk memfasilitasi perdamaian ‘Israel’-Palestina dan “cara-cara untuk meningkatkan investasi ekonomi di seluruh wilayah”.
Ketiganya dijadwalkan akan bertandang di Bahrain hari ini (26/2) dan akan berhenti di Oman, Qatar, dan negara Arab lainnya. Mereka diperkirakan tidak akan mengunjungi ‘Israel’.
“Kami ingin mendapatkan saran dari mereka (negara-negara di kawasan) tentang cara terbaik untuk melanjutkan dan berbagi target yang akan kami kejar, terutama pada visi ekonomi untuk semua peluang yang ada jika ada perdamaian,” kata Kushner kepada Sky News Arabia di Abu Dhabi.
“Apa yang akan kami usulkan adalah semoga kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada yang mereka kontribusikan, dimana kedua belah pihak harus membuat kompromi, tapi semoga manfaatnya jauh melebihi kompromi,” lanjutnya.
Ia menolak untuk memberikan perincian tetapi hanya menyiratkan bahwa rencana politik itu bertujuan untuk menyelesaikan masalah perbatasan dan status akhir dalam konflik yang telah berlangsung beberapa dasawarsa tersebut.
Dua pejabat senior Gedung Putih mengatakan awal bulan ini bahwa Kushner tidak akan memberi penjelasan singkat kepada diplomat di kawasan itu tentang “komponen politik”. Sebagai gantinya, ia akan mengukur tingkat dukungan di ranah ekonomi, yang secara luas diperkirakan mencakup proposal pendanaan internasional untuk Jalur Gaza.
Raja Salman dari Arab Saudi tahun lalu memberikan jaminan pribadi kepada Presiden Palestina Mohammed Abbas bahwa Riyadh tidak akan mendukung rencana perdamaian apa pun yang gagal mengatasi status pengembalian atau hak pengungsi Yerusalem, kata para diplomat.
Abbas menolak membahas rencana perdamaian apa pun dengan Amerika Serikat setelah Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota ‘Israel’ pada Desember 2017. Palestina menginginkan bagian timur kota itu sebagai ibu kota masa depan mereka.
Para pejabat Gedung Putih mengatakan rencana AS dapat diumumkan setelah ‘Israel’ mengadakan pemilihan umum pada 9 April yang akan menentukan nasib Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. (Althaf/arrahmah.com)
