WASHINGTON (Arrahmah.com) – Amerika Serikat dan kekuatan dunia lainnya mengatakan pada Senin (16/5/2016) bahwa mereka akan memasok pemerintah Libya yang diakui secara internasional dengan senjata dengan dalih untuk memerangi ISIS dan kelompok “militan” lainnya
Mengklaim bertujuan untuk menopang pemerintah rapuh dan mencegah pejuang ISIS dan kelompok lainnya dari mendapat keuntungan lebih lanjut, AS dan empat anggota Dewan Keamanan PBB mengatakan mereka akan menyetujui pengecualian untuk embargo senjata PBB untuk memungkinkan penjualan dan bantuan militer ke pemerintah Libya, lansir AP pada Selasa (17/5).
BacaJuga
Dalam komunike bersama, PBB mengatakan bahwa sementara embargo lebih luas akan tetap di tempatnya, mereka siap untuk merespon permintaan pemerintah Libya untuk pelatihan dan melengkapi pasukan pemerintah.
“Kami akan mendukung penuh upaya tersebut sambil terus memperkuat embargo senjata PBB,” ujar komunike tersebut.
Komunike itu dikeluarkan pada akhir pembicaraan yang dikumpulkan oleh Menteri Luar Negeri AS John Kerry dan pejabat dari lebih dari 20 negara lain untuk membahas cara-cara untuk “memperkuat pemerintahan baru Libya”. Tujuannya adalah untuk memberikan pemerintah baru banyak otot dalam memerangi ISIS dan kelompok militan lain dan mengakhiri persaingan dengan kelompok lawan.
Langkah ini akan meningkatkan upaya pemerintah untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendapatkan kembali kontrol atas lembaga negara Libya seperti bank sentral dan perusahaan minyak nasional.
Namun, rencana ini juga dianggap penuh resiko, tidak sedikit yang mengatakan bahwa senjata bisa saja berakhir di tangan militan Libya.
“Tapi kita semua di sini hari ini untuk mendukung fakta bahwa jika Anda memiliki ‘pemerintahan yang sah’ dan bahwa ‘pemerintahan yang sah’ memerangi ‘terorisme’, ‘pemerintahan yang sah’ tidak boleh menjadi korban (embargo),” ujar Kerry.
Perdana Menteri dari pemerintahan Libya yang diakui negara-negara Barat, Fayez Al-Sarraj mengatakan pemerintahnya akan segera mengirimkan daftar senjata yang diinginkan kepada Dewan Keamanan untuk disetujui.
“Kami memiliki tantangan besar di depan kami, dalam memerangi ‘ekstrimis’,” klaimnya.
“Kami mendesak masyarakat internasional untuk membantu kami.” (haninmazaya/arrahmah.com)
