WASHINGTON (Arrahmah.id) – Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis pada Jumat (23/6/2023) menuntut agar Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menyelidiki laporan penggunaan ratusan pesawat tak berawak yang disediakan Iran untuk Rusia dalam perang di Ukraina, yang akan melanggar sanksi PBB. Tapi tidak jelas apakah PBB akan melakukannya dalam menghadapi tentangan keras dari Rusia.
Rusia membantah menggunakan drone Iran, meskipun ada bukti luas bahwa mereka telah digunakan untuk menyerang kota-kota Ukraina.
Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mencatat bahwa AS bulan ini merilis informasi lebih lanjut yang mendokumentasikan penyediaan ratusan kendaraan udara tak berawak Iran, yang dikenal sebagai UAV atau drone, serta peralatan yang dapat digunakan dalam produksi mereka. Ukraina dan Inggris juga menyerahkan bukti kepada PBB tentang drone Iran yang ditemukan oleh militer Ukraina, katanya.
“Ini adalah masalah hidup atau mati bagi rakyat Ukraina,” kata duta besar AS kepada Dewan Keamanan PBB setelah menyampaikan pernyataan yang menyerukan penyelidikan, yang juga ditandatangani oleh Albania dan Ukraina.
Kelima negara tersebut menuduh Rusia melanggar resolusi Dewan Keamanan yang mendukung perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan enam negara besar, tidak hanya dengan pengadaan ratusan drone MoHajjer dan Shahed juga bekerja sama dengan Iran untuk memproduksi drone di dalam Rusia.
Resolusi 2015 melarang semua negara mentransfer senjata semacam itu dari Iran tanpa persetujuan sebelumnya dari Dewan Keamanan, yang tidak diberikan, kata pernyataan itu.
“Rusia telah menggunakan UAV ini dalam beberapa pekan terakhir untuk menyerang Kyiv, menghancurkan infrastruktur Ukraina, dan membunuh serta meneror warga sipil Ukraina,” kata AS dan sekutunya. “Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menanggapi seruan yang semakin meningkat dari komunitas internasional untuk menyelidiki pelanggaran ini.”
Wakil juru bicara PBB Farhan Haq mengatakan Sekretariat PBB, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, masih menganalisis informasi yang diterimanya mengenai dugaan transfer kendaraan udara tak berawak oleh Iran dengan cara yang tidak konsisten dengan resolusi 2015.
Dia mengatakan sebuah laporan yang diharapkan segera dari Guterres akan dibahas bulan ini oleh para ahli di komite yang memantau pelaksanaan resolusi, dan oleh Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 orang pada bulan Juli. Rusia adalah salah satu dari lima anggota tetap dengan hak veto.
Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan bahwa resolusi tersebut memberikan mandat kepada sekretaris jenderal untuk membuka penyelidikan. Haq tidak memberikan indikasi apakah Guterres akan melakukannya.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Ukraina belum memberi Rusia atau Iran sedikit pun bukti yang dapat dipercaya tentang penggunaan drone Iran.
“Kami berharap sekretaris jenderal memiliki kebijaksanaan yang cukup untuk tidak disesatkan oleh mantan mitra Barat kami,” kata Nebenzia. (zarahamala/arrahmah.id)
