JENEWA (Arrahmah.com) – Para pejabat Palestina dengan tajam mengkritik keputusan AS untuk menghentikan pendanaan ke badan PBB yang membantu para pengungsi Palestina di seluruh Timur Tengah, menyebutnya sebagai “serangan mencolok” terhadap rakyat Palestina.
Komentar Jumat (31/8/2018) ini datang tak lama setelah pemerintah AS, sekutu utama ‘Israel’, mengumumkan bahwa mereka menghentikan pendanaannya untuk UNRWA setelah menentukan organisasi itu menjadi “operasi yang tidak dapat ditebus”.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert mengatakan, “Pemerintah telah secara hati-hati meninjau masalah ini dan memutuskan bahwa Amerika Serikat tidak akan memberikan kontribusi tambahan kepada UNRWA.”
Menurut Nauert, AS telah menilai lembaga ini tidak memperlihatkan kinerja yang efektif dan efisian, bahkan salah urus dan buang uang.
Langkah itu dilakukan seminggu setelah AS mengumumkan bahwa mereka juga memotong lebih dari $ 200 juta bantuan ekonomi untuk Palestina.
“Keputusan Amerika berturut-turut mewakili serangan mencolok terhadap rakyat Palestina dan pembangkangan atas resolusi PBB,” kata juru bicara Otoritas Palestina Nabil Abu Rdainah kepada kantor berita Reuters, Jumat (31/8).
“Hukuman seperti itu tidak akan berhasil mengubah fakta bahwa Amerika Serikat tidak lagi memiliki peran di kawasan itu dan bahwa itu bukan bagian dari solusi.”
Sementara itu, menurut Al Jazeera keputusan AS kemungkinan akan memperburuk situasi yang sudah mengerikan di sebagian wilayah Palestina, terutama di Gaza.
UNRWA didirikan pada 1949 setelah 700.000 orang Palestina dipaksa mengungsi dari rumah mereka oleh paramiliter Zionis menjelang pembentukan negara ‘Israel’.
Saat ini UNRWA melayani lima juta pengungsi Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza, serta Yordania, Libanon dan Suriah.
Di bawah pemerintahan Donald Trump, pemerintah AS sebelumnya memangkas anggarannya untuk operasi UNRWA di wilayah Palestina yang diduduki mulai dari $ 365 juta hingga hanya $ 65 juta, menghasilkan redundansi pekerjaan dan penurunan kontrak paruh waktu bagi banyak karyawan dan staf Palestina.
Pada akhir Juni, PBB telah meminta negara-negara anggota untuk mengisi kesenjangan pendanaan kritis yang disebabkan oleh pemotongan dana pemerintah AS.
Awal pekan ini, UNRWA memperingatkan bahwa jika Washington melakukan pemotongan pendanaan, kemungkinan langkah ini akan menghasilkan ketidakstabilan yang lebih besar di kawasan Palestina.
“Anda harus bertanya pada diri sendiri: seperti apakah Timur Tengah jika orang-orang yang paling rentan di wilayah itu tidak menerima layanan dari organisasi kemanusiaan PBB,” kata juru bicara badan, Chris Gunness, kepada Anadolu Agency.
Pemerintah AS juga mendorong pengurangan jumlah pengungsi Palestina, dari lima juta menjadi 500.000, dan hanya menghitung mereka yang dipindahkan secara langsung dari rumah mereka tujuh dekade lalu.
Akibatnya, jutaan keturunan mereka akan dikecualikan. (Althaf/arrahmah.com)
