GENEWA (Arrahmah.com) – Pemerintahan Obama memakai hak veto pertamanya di dewan keamanan PBB tadi malam (19/2/2011) untuk menentang resolusi PBB yang mengutuk permukiman Israel di wilayah Palestina.
AS berbeda sendiri di antara 15 anggota dewan keamanan lainnya yang untuk mengutuk kembalinya bangunan pemukiman yang telah menyebabkan keretakan yang serius antara pemerintah Israel dan otoritas Palestina dan memperburuk upaya untuk memulai proses perdamaian.
Palestina telah menegaskan bahwa mereka tidak akan kembali ke meja perundingan sampai Israel menghentikan pembangunan pemukiman di Yerusalem Timur dan Tepi Barat.
Keputusan AS itu menempatkan negara Paman Sam pada posisi kontroversial dalam menentukan strategi di Timur Tengah yang sedang kacau.
Ke-14 negara anggota mendukung resolusi yang disusun oleh negara-negara Arab, termasuk Inggris dan Perancis.
Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan keputusan untuk menggunakan hak veto “tidak boleh disalahpahami sebagai dukung AS terhadap kegiatan permukiman”.
Rice menyampaikan penilaian Washington bahwa pemukiman Israel memang tidak memiliki legitimasi, namun rancangan resolusi ini, menurutnya, akan beresiko pada pengerasan posisi kedua belah pihak dan bisa mendorong semua pihak untuk keluar dari negosiasi.
Pengamat Palestina di PBB, Riyad Mansour, sangat menyayangkan putusan AS.
“Kami khawatir … bahwa pesan yang disampaikan dikirim hari ini mungkin menjadi salah satu yang hanya akan mendorong egoisme dan impunitas Israel,” katanya.
Sikap kontroversial Washington ini jelas membuat gusar anggota dewan keamanan lainnya. Inggris, Perancis, dan Jerman mengeluarkan pernyataan bersama yang berisi dukungan terhadap resolusi DK PBB. Mereka menyatakan, “karena pandangan kami bahwa permukiman Israel, termasuk di Jerusalem timur, adalah ilegal berdasarkan hukum internasional, hambatan bagi perdamaian, dan merupakan ancaman untuk merealisasikan solusi dua-negara bagian. Semua aktivitas permukiman, termasuk di Jerusalem timur, harus segera dihentikan.” (althaf/arrahmah.com)
