BAGHDAD (Arrahmah.com) – Dalam sebuah surat kepada PBB, seorang anggota parlemen Irak menuduh institusi AS telah mencuri sekitar 17 miliar dollar dana minyak Irak setelah invasi pada tahun 2003 di negara tersebut.
Dalam sebuah surat resmike kantor PBB di Baghdad pada bulan lalu, Komite Integritas Parlemen Irak meminta badan tersebut untuk menemukan harta yang hulang, yang diambil dari Dana Pembangunan Irak (DFI) dalam hiruk-pikuk serangan AS ke negara kaya minyak itu.
“Semua indikasi menunjukkan bahwa lembaga-lembaga Amerika Serikat melakukan korupsi keuangan dengan mencuri uang rakyat Irak yang seharusnya dialokasikan untuk mengembangkan Irak dan bahwa itu sekitar 17 miliar USD,” ujar surat tersebut seperti yang dilansir Reuters.
Sebelumnya pada bulan Juni, auditor AS memperingatkan sebanyak 6,6 miliar USD dana rekonstruksi Irak mungkin telah dicuri dalam “pencurian terbesar dalam sejarah nasional”. Audit, oleh Jenderal Inspektur Khusus untuk Rekonstruksi, Stuart Bowen, menyalahkan Pentagon karena tidak melacak dana, antiwar.com melaporkan.
Tuduhan pencurian uang yang telah dijelaskan oleh komite parlemen sebagai “kejahatan finansial”, jatuh pada kecurigaan terhadap AS.
Hal ini datang ketika pihak berwenang Irak tidak membuat tuntutan terhadap Amerika Serikat sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.
DFI didirikan pada tahun 2003 atas perintah Otoritas Koalisi Sementara (CPA) untuk mendanai proyek-proyek rekonstruksi dan membayar gaji pegawai pemerintah Irak. CPA dipimpin oleh Paul Bremer yang telah dipercayakan oleh pemerintah Bush dengan tugas mengawasi rekonstruksi negara itu.
“Tidak ada satu pun pihak di Irak yang mengontrol kekayaan Paul Bremer saat itu. Jadi saya berpikir, pemerintah AS perlu memberikan jawaban untuk dimana dan bagaimana uang tersebut digunakan,” ujar juru bicara pemerintah Irak Ali al-Davvagh seperti yang dilaporkan Reuters pada Minggu (19/6/2011).
“Kami tidak bisa menuntur Amerika. Hukum tidak memungkinkan kami melakukan itu, yang kami inginkan adalah untuk membawa isu ini ke PBB,” ujar kepala Komite Integritas Parlemen Irak, Bahaa al-Araji.
“Jika berhasil, maka akan membuka jalan bagi Irak untuk mengembalikan uang curian tersebut,” harapnya.
Mungkin saja uang tersebut benar-benar telah dirampok AS dan digunakan untuk membiayai perang di Irak, mana mungkin AS ingin mengalami kerugian besar dan tidak mendapatkan apa-apa atas invasinya di Irak. Kasus ini hanyalah salah satu kasus yang terungkap ke permukaan, bagaimana dengan kasus lainnya yang mungkin jumlah nominalnya jauh lebih banyak? wallahu’alam. (haninmazaya/arrahmah.com)
