Menteri Perempuan Palestina Mariam Soleh menyatakan Amerika Serikat mendanai sekelompok orang untuk menghancurkan palestina melalui fitnah, yang disebarkan kepada Hamas dan Fatah, sehingga memicu pertikaian.
“Pada dasarnya, bantuan itu (kepeda sekelompok orang di Palestina) datang dari Amerika Serikat,” kata Mariam Soleh setelah pembukaan Forum Internasional Anggota Parlemen Negara Islam (IFIP) di Jakarta hari Jumat.
Menurut dia, bantuan tersebut digunakan untuk menyerang atau menghabisi perjuangan bangsa palestina, dengan membuat bangsa palestina sibuk menyelesaikan peperangan dalam negeri (pertikaian Hams-Fatah) dan melupakan musuh sebenarnya, yaitu Israel.
Ia menyatakan pertikaian Hamas-Fatah merupakan pertikaian akibat fitnah segelintir orang Fatah, yang tidak suka terhdap kemenangan Hamas dalam pemilihan umum.
“Fatah itu sama dengan Hamas dalam memperjuangkan Palestina, namun ada sekelompok kecil Fatah tidak merasa puas dalam pemilihan umum, yang dikuasai Hamas, sehingga membuat ulah dan protes dan itu yang menjadikan pertikaian (Hams-Fatah) di Palestina,” kata Mariam.
Menurut Mariam, segelintir orang penyebar fitnah tersebut mendapat manfaat dari bantuan Amerika Serikat, yang kemudian digunakan untuk membunuh bangsa Palestina.
Ia juga menyatakan bahwa penyebar fitnah tersebut menginginkan pertikaian di kalangan sesama bangsa Palestina agar mereka bisa merampas kekayaan bangsa Palestina.
Sejauh ini, menurut Mariam, Hamas sebagai penguasa di Palestina guna meredakan ketegangan berusaha terus memberikan pengertian akan keperluan persatuan bagi Hamas dan Fatah dalam perjuangan kemerdekaan Palestina.
Mariam juga menyatakan bahwa selama ini, pemerintahan Hamas selalu dihalang-halangi untuk dapat bekerja dengan baik oleh Barat.
Dengan mengembargo ekonomi pemerintahan Hamas, kata Mariam, Barat ingin melihat pemerintahan Hamas tidak bisa berjalan, sehingga dapat dijatuhkan.
Selama beberapa bulan, Barat melakukan embargo ekonomi dan tidak memberikan bantuan keuangan kepada pemerintahan sah Palestina. Hal itu membuat pemerintahan Hamas tidak bisa membayar gaji pegawai negerinya.
Barat mengembargo pemerintahan Hamas, namun masih tetap berhubungan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas, yang berasal dari Fatah. [ant]