WASHINGTON (Arrahmah.com) – Departemen Luar Negeri AS pada Sabtu (23/11/2019) meminta Facebook, Instagram dan Twitter untuk menangguhkan akun para pemimpin pemerintah Iran sampai Teheran membangun kembali jangkauan internet di seluruh negara yang dilanda kerusuhan.
Pemerintah memberlakukan pemadaman internet hampir total lebih dari seminggu yang lalu di tengah protes kekerasan.
“Ini adalah rezim yang sangat munafik,” Brian Hook, perwakilan khusus AS untuk Iran, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg yang diposting di akun resmi Departemen Luar Negeri Twitter.
“Rezim ini mematikan internet sementara pemerintahnya terus menggunakan semua akun media sosial.”
“Jadi salah satu hal yang kami serukan adalah perusahaan media sosial seperti Facebook dan Instagram dan Twitter untuk menutup akun Pemimpin Tertinggi Khomeini, Menteri Luar Negeri Zarif dan Presiden Rouhani sampai mereka mengembalikan internet kepada rakyat mereka sendiri.”
Demonstrasi meletus di Iran pada 15 November, beberapa jam setelah pengumuman mengejutkan tentang keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bensin hingga 200 persen.
Hari berikutnya pemerintah secara drastis membatasi akses rakyat Iran terhadap internet dalam langkah yang terlihat bertujuan untuk mengekang penyebaran video protes kekerasan.
Lima orang telah tewas dalam protes-protes itu menurut hitungan resmi pemerintah, meskipun Amnesti Internasional menyatakan total korban tewas berjumlah lebih dari 100.
“Rezim mematikan internet karena mereka berusaha menyembunyikan semua kematian dan tragedi yang telah ditimbulkan rezim terhadap ribuan pemrotes di seluruh negeri,” kata Hook.
Facebook dan Instagram tidak segera menanggapi permintaan komentar dari AFP, sementara Twitter mengatakan bahwa mereka tidak memiliki komentar.
Pada Jumat (22/11), Amerika Serikat menjatuhkan sanksi pada menteri komunikasi Iran Mohammad Javad Azari Jahromi karena apa yang dikatakannya adalah perannya dalam “penyensoran besar” internet.
Dalam tweet Jumat (22/11) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Persia, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengundang orang Iran yang menyaksikan “penindasan” pemerintah untuk mengirim dokumentasi kepada AS, dan berjanji akan memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. (Althaf/arrahmah.com)
