TASHKENT (Arrahmah.com) – AS mengatakan pada Rabu (1/2/2012) bahwa pihaknya telah mencabut larangan bantuan militer ke Uzbekistan karena negara ini punya peran besar sebagai rute transit untuk memasok barang-barang kebutuhan salibis AS di Afghanistan.
Menteri Luar Negeri AS, Hillary Clinton, mencabut larangan tersebut pada 18 Januari untuk memungkinkan Uzbekistan menerima sejumlah peralatan keamanan yang canggih seperti peralatan perlindungan pribadi dan sistem posisi global, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Victoria Nuland, mengatakan, dikutip AFP pada Kamis (2/2).
“Semua ini akan meningkatkan kemampuan Uzbek untuk melawan terorisme transnasional,” kata Nuland pada wartawan. “Bantuan ini mencakup sejumlah peralatan defensif dan juga peralatan yang mendukung kemampuan mereka untuk mengamankan rute ke dalam dan keluar dari Afghanistan.”
Di bawah Operasi Luar Negeri dan Program Terkait UU tahun 2012, katanya, Clinton dapat mengesampingkan larangan bantuan ke Uzbekistan jika dia memandang kepentingan nasional keamanan AS dan diperlukan untuk mengirimkan pasokan AS ke Afghanistan.
Larangan itu dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan Uzbekistan terhadap hak asasi manusia.
Sebagai bagian dari Jaringan Distribusi Utara (NDN) yang melewati Rusia dan bagian lain dari Asia Tengah, Uzbekistan memberikan militer AS dengan rel penghubung ke Afghanistan untuk pengiriman bahan bakar dan barang-barang non-mematikan lainnya.
Para pejabat AS mengatakan pada Oktober tahun lalu bahwa NDN memainkan peran yang semakin penting ketika ketegangan antara Washington dan Islamabad semakin meninggi.
Pakistan menutup rute perdagangan utama ke Afghanistan pada bulan November, mengikuti serangan udara NATO yang menewaskan 24 tentara Pakistan di perbatasan.
Sekretaris AS negara memiliki kewenangan untuk menggunakan keringanan enam bulan untuk tidak mematikan pasokan ke Uzbekistan sampai 2013, kata Nuland.
Nuland menolak anggapan bahwa AS tutup mata dengan pelanggaran HAM yang cukup parah yang dilakukan rezim Uzbekistan.
Selama kunjungan ke Uzbekistan pada Oktober, “Clinton berbicara kepada Presiden Islam Karimov, kepada anggota pemerintahnya tentang minat AS yang berkelanjutan untuk mendukung hak asasi manusia, reformasi sistem, serta keprihatinan kami mengenai kasus-kasus individu,” kata Nuland. (althaf/arrahmah.com)
