JAKARTA (Arrahmah.com) – Lagi-lagi artis “porno” mendaftar calon bupati. Jika sebelumnya sejumlah artis seperti Julia Perez menjadi calon Wakil Bupati (cawabup) Pacitan, Inul calon Cabup, Malang, dan, Ayu Azhari Cawabup Sukabumi, kini, giliran Maria Eva, penyanyi dangdut yang pernah tersandung kasus ‘video mesum’ dengan mantan anggota dewan Yahya Zaini ini mencalonkan diri menjadi Cabup Kabupaten Sidoarjo.
Kendati begitu, masih saja ada sejumlah partai politik (parpol) yang mau menjadi alat kendaraan. Entah, apa alasanya. Tapi, yang jelas, parpol seperti ini dinilai mengalami kebingungan.
Menurut pengamat politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Aribowo, banyak parpol yang sudah bingung.
“Satu sisi parpol sudah berkali-kali mencalonkan atas dasar kualitas, tapi tetap saja gagal,” ujarnya ketika dihubungi hidayatullah.com Selasa (13/4) pagi.
Tak pelak, realitas pahit itulah yang kerap membuat parpol bingung dan berfikir ulang.
Karena itu, menurutnya, parpol lebih cenderung memilih figur yang telah dikenal masyarakat. Dan, pilihannya jatuh pada artis atau selebritis. Padahal, banyak di antara mereka yang tersandung kasus moral. Kendati begitu, tidak menjadi halangan bagi parpol untuk memilih mereka.
Lebih jelas, menurutnya, dengan kemajuan zaman yang kian modern, ada trens parpol lebih pragmatis. Pragmatisme parpol tersebut bisa dilihat dari tren memilih calon berdasarkan popularitas ketimbang kualitas. Padahal, menurut Aribowo, popularitas belum tentu bisa mendongkrak elektabilitas. Apalagi, jika popularitasnya dari hal-hal yang negatif. Kendati begitu, belum ada data yang membaca hal tersebut. Tapi setidaknya secara nalar bisa dibaca.
Lebih jauh dia mengatakan, tipologi masyarakat berbeda. Ada yang tingkat pendidikannya tinggi, status sosial, dan begitu juga pemahaman politiknya. Menurutnya, bagi kalangan masyarakat tersebut, bisa jadi calon yang berdasarkan popularitas tapi minus kualitas, tidak menjadi pilihan tepat.
Konsekwensi Demokrasi
Lebih lanjut ia mengatakan, dicalonkannya artis-artis, termasuk artis berbau “porno” sebagai cabup/cawabup adalah konsekuensi dari demokrasi. Dia mengatakan, dalam demokrasi setiap orang memiliki hak politik yang sama, termasuk menjadi bupati.
“Entah itu artis, penjahat, tukang becak, atau yang lainnya, bisa menjadi calon bupati. Tapi, entah jika dipilih masyarakat,” tegasnya. [hidayatullah.com/arrahmah.com]
