YEREVAN (Arrahmah.com) – Pemerintah Armenia mengatakan Kamis (30/12/2021) telah memutuskan untuk mencabut embargo barang-barang Turki mulai 1 Januari. Armenia awalnya memberlakukan blokade setelah Ankara mendukung Azerbaijan selama konflik Nagorno-Karabakh tahun lalu.
“Keputusan dibuat untuk tidak memperpanjang embargo impor barang-barang Turki ke negara itu,” kata kementerian ekonomi di Facebook.
Turki dan Armenia baru-baru ini mengumumkan bahwa langkah-langkah menuju normalisasi sedang diambil dan bahwa penerbangan charter antara kedua negara akan segera dilanjutkan, lansir Daily Sabah
Pada 15 Desember, Turki menunjuk Serdar Kılıç, mantan duta besar untuk AS, sebagai utusan khusus untuk membahas langkah-langkah normalisasi dengan Armenia. Tiga hari kemudian, Armenia menunjuk perwakilan khusus untuk berdialog dengan Turki, Wakil Ketua Majelis Nasional Ruben Rubinyan.
Ankara juga mengumumkan Moskow akan menjadi tuan rumah pertemuan pertama antara utusan khusus kedua negara, namun belum ada tanggal yang ditetapkan.
Perbatasan antara kedua negara telah ditutup selama beberapa dekade dan hubungan diplomatik terhenti.
Armenia dan Turki menandatangani perjanjian perdamaian penting pada tahun 2009 untuk memulihkan hubungan dan membuka perbatasan bersama mereka setelah beberapa dekade, tetapi kesepakatan itu tidak pernah diratifikasi dan hubungan tetap tegang.
Hubungan antara Armenia dan Turki secara historis rumit. Posisi Turki pada peristiwa 1915 adalah bahwa orang-orang Armenia kehilangan nyawa mereka di Anatolia timur setelah beberapa pihak berpihak pada invasi Rusia dan memberontak melawan pasukan Utsmaniyah. Relokasi berikutnya dari orang-orang Armenia mengakibatkan banyak korban, karena pembantaian yang dilakukan oleh militer dan kelompok-kelompok milisi dari kedua belah pihak meningkatkan jumlah korban tewas.
Turki keberatan dengan penyajian insiden sebagai “genosida” tetapi menggambarkan peristiwa 1915 sebagai tragedi di mana kedua belah pihak menderita korban.
Ankara telah berulang kali mengusulkan pembentukan komisi bersama yang terdiri dari sejarawan dari Turki dan Armenia dan pakar internasional untuk mengatasi masalah ini.
Selama konflik Nagorno-Karabakh, Ankara mendukung Baku dan menuduh Yerevan menduduki wilayah Azerbaijan. (hanimazaya/arrahmah.com)
