JAKARTA (Arrahmah.id) – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak Polri mengusut tuntas semua pelaku pembubaran paksa acara diskusi Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional yang digelar Forum Tanah Air di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu pagi (28/9/2024).
“Kapolri wajib memastikan adanya tindakan hukum yang tegas, terutama terhadap otak pelaku aksi main hakim sendiri!” tegas Usman Hamid, Senin (30/9/2024).
Usman Hamid juga menuntut kepada Komisi III DPR untuk segera mengevaluasi kinerja kepolisian secara menyeluruh.
Menurut dia, evaluasi tersebut penting untuk menjaga hak asasi manusia secara keseluruhan.
Selain terhadap diskusi yang digelar oleh Forum Tanah Air, Usman Hamid juga menyoroti sejumlah aksi lainnya yang menuai serangan seperti Aksi Damai Global Climate Strike pada hari Jumat (27/9/2024), serta perusakan tanaman dan perampasan banner aspirasi milik petani Pundunrejo di Jawa Tengah.
“Pada saat seperti inilah masyarakat perlu kehadiran aparat keamanan dan juga penegak hukum untuk melindungi mereka dari tindakan main hakim sendiri sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Usman Hamid menekankan, konstitusi dan hukum-hukum lain di Indonesia menjamin warganya untuk menikmati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan sipil seperti hak berkumpul serta berpendapat, maupun kebebasan sosial seperti bercocok tanam dan menikmati hasilnya.
“Tindakan intimidasi seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja,” kata Usman Hamid.
Sebelumnya, acara diskusi diaspora dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan.
Beberapa tokoh yang diundang sebagai narasumber, di antaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah, dan Soenarko.
Acara diskusi yang berlangsung pada Sabtu pagi itu berujung ricuh setelah sekelompok orang membubarkan paksa dengan merusak panggung, menyobek backdrop, dan mengancam peserta yang hadir.
(ameera/arrahmah.id)