LONDON (Arrahmah.com) – Amnesti Internasional menuduh Uni Emirat Arab pada Rabu (6/2/2019) memindahtangankan senjata yang diberikan negara-negara Barat dan lainnya kepada “milisi yang tidak bertanggung jawab yang dituduh melakukan kejahatan perang” di Yaman.
UEA dan Arab Saudi memimpin koalisi militer, termasuk pasukan lokal yang diambil dari berbagai faksi Yaman, yang berusaha memulihkan pemerintah yang diakui internasional yang digulingkan dari kekuasaan pada 2014 oleh kelompok Houtsi yang berpihak Iran.
BacaJuga
“Pasukan Emirati menerima senjata senilai miliaran dolar dari negara-negara Barat dan lainnya, hanya untuk menyedot mereka kepada milisi di Yaman yang tidak bertanggung jawab dan diketahui melakukan kejahatan perang,” kata Amnesti dalam sebuah pernyataan.
“Proliferasi pasukan tempur ini adalah ramuan bencana bagi warga sipil Yaman yang telah ribuan di antaranya telah tewas, sementara jutaan lainnya berada di ambang kelaparan sebagai akibat langsung dari perang,” lanjut pernyataan kelompok hak asasi manusia itu.
Kantor media pemerintah UEA tidak segera menanggapi pernyataan Amnesti.
UEA telah melatih dan mempersenjatai ribuan pejuang Yaman, sebagian besar di provinsi selatan dan wilayah pesisir barat, sebagai bagian dari pasukan yang memerangi Houtsi, yang menguasai sebagian besar wilayah perkotaan termasuk ibukota Sanaa dan pelabuhan utama Hodeidah.
Negara-negara Barat, yang banyak di antaranya memberikan senjata dan informasi intelijen kepada koalisi, telah mendesak untuk mengakhiri perang hampir empat tahun setelah pembunuhan jurnalis Saudi Jamal Khashoggi meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan Saudi di wilayah tersebut.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh kedua belah pihak dalam konflik melakukan kemungkinan kejahatan perang, termasuk penyalahgunaan tahanan, tuduhan yang ditolak oleh pihak-pihak yang bertikai.
Amnesti meminta negara-negara itu untuk menangguhkan penjualan senjata kepada pihak-pihak yang bertikai sampai “tidak ada lagi risiko substansial” yang mungkin digunakan untuk melanggar hukum kemanusiaan atau hak asasi manusia.
Konflik secara luas dilihat di wilayah tersebut sebagai perang proksi antara Muslim Sunni Arab Saudi dan Muslim Syiah Iran. Houtsi menyangkal tuduhan bahwa Iran memasok mereka dengan senjata dan mengatakan revolusi mereka adalah sikap perlawanan melawan penguasa yang korup. (Althaf/arrahmah.com)
