YERUSALEM (Arrahmah.com) – Ponsel enam pekerja hak asasi Palestina di Tepi Barat yang diduduki “Israel” diretas menggunakan spyware Pegasus perusahaan teknologi “Israel” NSO Group, Amnesti Internasional dan pengawas keamanan internet Citizen Lab mengungkaplan pada Senin (8/11/2021).
Temuan baru ini mengikuti daftar hitam NSO pekan lalu oleh Departemen Perdagangan AS di tengah tuduhan bahwa spyware ini menargetkan jurnalis, aktivis hak asasi manusia, dan pejabat pemerintah di beberapa negara.
NSO, yang menyuarakan kekecewaan atas langkah AS, mengekspor produknya di bawah lisensi dari Kementerian Pertahanan “Israel” dan mengatakan bahwa mereka hanya menjual produknya ke badan-badan penegak hukum dan intelijen dan bahwa pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk mengekang penyalahgunaan.
Amnesti yang berbasis di London dan Citizen Lab di Toronto mengatakan mereka secara independen telah mengkonfirmasi bahwa Pegasus telah digunakan untuk meretas telepon para aktivis Palestina, setelah Front Line Defenders, sebuah kelompok hak asasi internasional, mulai mengumpulkan data pada Oktober tentang dugaan peretasan.
Kementerian Pertahanan “Israel” tidak segera mengomentari temuan baru tersebut.
Ditanya tentang tuduhan itu, NSO mengatakan: “Seperti yang kami nyatakan di masa lalu, NSO Group tidak mengoperasikan produk itu sendiri … dan kami tidak mengetahui rahasia individu yang dipantau.”
Tiga dari enam orang bekerja untuk kelompok hak asasi Palestina yang ditetapkan “Israel” sebagai organisasi teroris bulan lalu, dengan mengatakan mereka telah menyalurkan bantuan donor kepada militan. Kelompok-kelompok yang disebutkan oleh “Israel” telah membantah tuduhan tersebut.
Sementara itu, beberapa kelompok yang pekerjanya dikatakan menjadi sasaran menuntut penyelidikan internasional.
“Kami tidak memiliki bukti. Kami tidak dapat menuduh pihak tertentu karena kami belum memiliki informasi yang cukup tentang siapa yang melakukan tindakan itu,” Sahar Francis, direktur Organisasi Addameer, mengatakan pada konferensi pers di Ramallah.
“PBB bertanggung jawab atas hak asasi manusia dan untuk melindungi hak asasi manusia dan mereka memiliki tanggung jawab untuk meluncurkan penyelidikan semacam itu untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun negara yang mengeksploitasi perangkat lunak ini untuk menindas para pembela hak asasi manusia,” ujar Francis.
“Israel” selama bertahun-tahun menggunakan pengawasan ponsel untuk melacak tersangka “militan” Palestina. (Althaf/arrahmah.com)
