RAKHINE (Arrahmah.com) – Myanmar membangun pangkalan militer di desa Rohingya, ujar laporan kelompok hak asasi manusia internasional.
Pasukan keamanan telah membuldoser rumah-rumah warga dan mulai membangun setidaknya tiga fasilitas keamanan baru di negara bagian Rakhine, barat Myanmar, ujar Amnesti Internasional pada Senin (12/3/2018), lansir Al Jazeera.
“Apa yang kita lihat di negara bagian Rakhine adalah perampasan tanah oleh militer dalam skala dramatis. Pangkalan baru didirikan untuk menampung pasukan keamanan yang sama yang telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan melawan Rohingya,” ujar Tirana Hassan, direktur respon krisis Amnesti.
“Pembangunan baru ini memperkokoh diskriminasi yang sudah tidak manusiawi yang dihadapi di Myanmar.”
Hampir 700.000 orang Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejak Agustus tahun lalu sebagai akibat dari tindakan keras pemerintah.
Saksi mata mengatakan kepada Amnesti bahwa Muslim Rohingya di kota Buthidaung diusir secara paksa dari rumah mereka untuk memberi jalan bagi pembangunan.
Namun, pejabat Myanmar melakukan pembelaan dan mengklaim bahwa itu bukanlah pembangunan untuk tujuan militer.
“Kami telah menggunakan buldoser untuk membangun jalan dan konstruksi…bukan untuk tujuan militer,” klaim Myint Khine, pejabat pemerintah di Rahine.
Ratusan desa Rohingya telah dibakar dan setidaknya 55 pemukiman benar-benar diratakan, menurut Human Rights Watch.
Matoritas pengungsi mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh.
Ro Nay San Lwin, seorang aktivis Rohingya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Myanmar tidak mengizinkan kaum minoritas Muslim untuk kembali ke negara bagian Rakhine.
“Jelas bahwa sebagai bagian dari genosida, mereka telah menghancurkan rumah-rumah Rohingya dan menyita segalanya,” ujar Lwin.
“Mereka tidak akan membiarkan Rohingya kembali ke desa asalnya.” (haninmazaya/arrahmah.com)
