WASHINGTON (Arrahmah.com) – Sebuah Rancangan Undang-undang otoritasi pasokan senjata untuk oposisi Suriah telah diperkenalkan kepada Kongres AS. Hal ini diprakarsai oleh Ketua Komite Senat Urusan Luar Negeri, Robert Menendez.
“Rezim Assad telah menyeberangi garis merah yang memaksa kami untuk mempertimbakan semua pilihan,” ujarnya seperti dilaporkan Kavkaz Center.
“Krisis kemanusiaan terbesar di dunia sedang berlangsung di dan sekitar Suriah, dan AS harus memainkan peran terhadap kelompok-kelompok oposisi dan bekerja untuk membangun Suriah yang bebas,” klaimnya.
Usulan undang-undang yang disebut “Akta Stabilisasi Suriah 2013”, meramalkan bantuan militer kepada pasukan oposisi Suriah.
Kelompok-kelompok pemberontak yang akan menerima bantuan ini harus memenuhi kriteria tertentu dalam “hak asasi manusia, kontra-terorisme dan non-proliferasi”. Dengan kata lain, kita berbicara mengenai pemberontak sekuler, nasionalis dan kelompok pro-demokrasi.
Pada saat yang sama, RUU tersebut mengatakan pengenaan sanksi terhadap mereka yang ditemukan terlibat dalam penjualan senjata, peralatan militer serta dalam pasokan produk minyak bumi kepada rezim Bashar al-Assad.
Selain itu, mereka juga mengusulkan untuk membuat apa yang disebut “dana transisi” sebesar 250 juta USD, yang direncanakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan transisi masa depan Suriah. (haninmazaya/arrahmah.com)
