SOLO (Arrahmah.com) – Sejumlah organisasi massa Islam yang tergabung dalam Aksi Bela Ulama mengecam penangkapan tiga ulama oleh Detasemen Khusus (Densus) 88.
Dalam aksi yang digelar di Plaza Manahan, Solo, Jumat (19/11/2021), mereka membandingkan penangkapan ulama dengan penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
BacaJuga
Aksi tersebut diikuti sekitar 100 orang dari Majelis Mujahidin, Laskar Umat Islam (LUIS), dan Dewan Syariah Islam Surakarta (DKSK) serta sejumlah ormasi lain.
Tokoh-tokoh ormas tersebut bergantian menyampaikan orasi di hadapan peserta aksi.
Beberapa orang tampak membentangkan poster yang bertuliskan protes atas penangkapan Ustadz Farid Ahmad Okbah, Ustadz Anung Hammad, dan Ustadz Zain Annajah
Beberapa poster di antaranya bertuliskan “Bela Ulama”, “Doa Untuk Ulama”, “Bela Agama Bela Ulama”, hingga “Bubarkan Densus 88”.
Humas aksi, Endro Sudarsono menyebut penangkapan tiga tokoh ormas Islam tersebut sebagai tindakan tidak profesional yang dilakukan Densus 88. Mengingat saat ini KKB di Papua yang sudah ditetapkan sebagai kelompok teror.
“Di Papua sudah jelas-jelas ada aksi-aksi teror yang dilakukan oleh KKB. Kenapa justru ulama kita yang ditangkap,” lanjutnya.
Ia mendesak agar Densus 88 segera melakukan evaluasi sehingga dapat bertindak lebih profesional.
Apalagi, ujarnya, belakangan muncul desakan pembubaran Densus 88 dari berbagai ormas Islam.
“Kalau seperti ini terus, maka tuntutan bubarkan Densus 88 akan terus ada,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, mereka menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang dibacakan oleh salah satu orator.
“Penangkapan ketiga ulama oleh Densus 88 menyisakan keraguan di dalam tubuh Umat Islam. Sejauh mana keterlibatan beliau, teror apakah yang dilakukan. Sementara beliau adalah sosok mubaligh yang dinilai lurus,” demikian isi surat tersebut.
Surat tersebut juga membandingkan penangkapan tiga ulama dengan penanganan KKB di Papua.
“Sementara itu peristiwa teror yang hingga kini masih menjadi ancaman bagi rakyat sipil, anggota TNI/Polri dari KKB justru kurang memadai,” lanjutnya.
Dalam surat tersebut peserta aksi meminta Jokowi untuk memposisikan ulama dan pesantren sebagai mitra pemerintah serta menghormati pendapat dan fatwa ulama.
“Kami berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengevaluasi Densus 88 terkait penanganan kasus terorisme di Indonesia agar tidak diskriminatif dan tetap profesional sehingga jauh dari penilaian kriminalisasi ulama,” demikian isi surat tersebut, dikutip dari CNN Indonesia.
(ameera/arrahmah.com)
