JAKARTA (Arrahmah.com) – Terkait aksi masa umat Islam 4 November 2016, Kapolri memerintahkan untuk menggerakkan Brimob ke Jakarta. Hal ini mendapatkan kritik dari Rozaq Asyhari aktivis Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Indonesia, dia menilai langkah tersebut kurang tepat.
“Seharusnya Kapolri menggerakkan Sabara, bukan Brimob. Biasanya di masing-masing polda ada 2 kompi, sedangkan pada Polres ada 1 pleton. Untuk mengamankan penyampaian pendapat dimuka umum atau unjuk rasa, itu tugas mereka”, ujar Sekjend PAHAM Indonesia tersebut kepada redaksi Ahad (30/10/2016) .
BacaJuga
Lebih lanjut Rozaq menyampaikan, bila yang diturunkan adalah pasukna Brimob seolah akan ada skenario chaos.
“Kalo Brimob yang di gerakkan Kapolri, ini berarti yang bekerja adalah satuan PHH. Seolah yang bakal terjadi adalah kerusuhan, padahal aksi 4 November sebenarnya bentuk dukungan masyarakat kepada Polri untuk menegakkan hukum. Jadi kegiatan tersebut sebenarnya dukungan moril terhadap kinerja polri, sebaiknya jangan di respons terlalu berlebihab,” paparnya.
Namun demikian Rozaq menghormati keputusan Kapolri tersebut, tentunya ada pertimbangan khusus sehingga langkah tersebut diambil.
“Itu kewenangan Kapolri, beliau lebih tahu terhadap langkah institusi Polri. Namun saya mengingatkan agar aparat tidak bertindak berlebihan, tidak perlu represif apalagi pakai instruksi tembak di tempat. Aksi penyampaian pendapat dimuka umum itu dilindungi oleh Undang-Undang, jadi polisi harus mengayomi dan mengamankan kegiatan tersebut,” tukas kandidat doktor Fakultas Hukum UI ini.
“Sekali lagi perlu disadari bahwa aksi mereka adalah bentuk kepercayaan terhadap Polri, sehingga masyarakat lebih memilih tidak main hakim sendiri, melainkan menyerahkan persoalan ini kepada penegak hukum” tutupnya.
Diketahui, saat ini umat Islam seluruh Tanah Air tengah memperjuangkan supaya Ahok segera diperiksa dan ditahan atas dugaan penistaan Al Quran yang dia ucapkan di Kepulauan Seribu. Ratusan ribu massa, pada Jumat 14 Oktober lalu telah mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan Balaikota DKI Jakarta.
Rencananya, massa dengan jumlah jauh lebih besar dari seluruh penjuru Indonesia akan tumpah di Jakarta pada Jumat 4 November 2016 mendatang. Mereka mendesak supaya Presiden Jokowi mengambil langkah tegas dengan memerintahkan supaya dilakukan penegakan hukum terhadap Ahok.
(azmuttaqin/*/arrahmah.com)
