NEW DELHI (Arrahmah.com) – Secara mengejutkan Partai Nasionalis Hindu milik Perdana Menteri India Narendra Modi kalah telak oleh Partai Regional dalam pemilihan legislatif yang digelar di ibukota New Delhi. Hasil pemilihan ini diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada Selasa (11/2/2020).
Kekalahan Partai Modi diperkirakan akibat dari kebijakan-kebijakan kontroversial yang diambil oleh Perdana Menteri Narendra Modi dalam beberapa bulan terakhir, seperti undang-undang kewarganegaraan nasional baru yang mengecualikan Muslim.
Pemilihan legislatif di New Delhi digelar pada Sabtu (8/2) mempertemukan Partai Bharatiya Janata Modi dengan Partai Aam Aadmi yang berkuasa, atau biasa disebut partai “rakyat biasa”.
Partai Aam Aasmi dengan kebijakan pro-kaum miskinnya berfokus pada masalah seputar perbaikan sekolah yang dikelola pemerintah dan menyediakan listrik murah, perawatan kesehatan gratis dan transportasi bus untuk wanita selama lima tahun berkuasa, mendapatkan simpati dan dukungan yang besar dari masyarakat.
Dengan penghitungan suara yang hampir selesai, Partai Aam Aadmi, atau AAP, telah memenangkan 28 kursi dan memimpin 35 dari 70 konstituen lainnya, sementara BJP hanya memenangkan 2 kursi dan memimpin lima kursi lagi, kata Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana dilansir Daily Sabah.
Kekalahan telak ini membuat wibawa Modi jatuh. Sebelumnya kurang dari delapan bulan setelah ia memimpin BJP ia dan partainya meraih kemenangan gemilang dalam pemilihan nasional, BJP memenangkan semua tujuh kursi parlemen di ibukota dalam pemilihan itu.
Kemenangan yang tak disangka ini akan menjadi dorongan besar bagi ketua AAP Arvind Kejriwal, yang merupakan menteri New Delhi berusia 51 tahun dan pemimpin gerakan anti korupsi.
Kejriwal bergabung dengan ratusan pendukungnya dalam merayakan kinerja partai. Dalam pidato singkat. dia mengatakan pemilihan “telah melahirkan merek politik baru, yaitu politik pembangunan yang ‘memenuhi kebutuhan dasar rakyat”.
Sebelum pemilihan digelar, Modi dan Menteri Dalam Negeri Shah berkampanye dengan penuh semangat dalam upaya untuk menggeser AAP dan merebut kekuasaan di New Delhi. BJP terakhir memerintah New Delhi pada 1990-an.
Undang-undang kewarganegaraan baru mempercepat naturalisasi bagi para migran non-Muslim dari negara tetangga seperti Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan yang tinggal di negara itu secara ilegal.
BJP juga berusaha mengumpulkan suara dari warga negara yang beragama Hindu untuk mengakhiri otonomi khusus Kashmir, yang dihuni oleh mayoritas Muslim, pada musim panas lalu dan mengubah wilayah yang disengketakan menjadi dua wilayah yang diperintah secara federal. (rafa/arrahmah.com)
