GAZA (Arrahmah.com) – Hamas pada Selasa (25/4/2017) menyuarakan kesiapannya untuk menyerahkan otoritas di Jalur Gaza kepada pemerintah ‘persatuan’ Palestina yang berbasis di Tepi Barat.
Pernyataan tersebut disampaikan pada sebuah konferensi pers yang diadakan oleh pemimpin Hamas Salah al Bardawil, di mana ia mengatakan bahwa kelompoknya siap untuk membubarkan sebuah “komite administratif” yang didirikan bulan lalu untuk mengkoordinasi antara institusi publik Gaza.
“Kami selanjutnya menyetujui usulan Qatari untuk mengakhiri perpecahan internal Palestina,” al Bardawil mengatakan, menambahkan: “Tanggapan Fatah dan Hamas terhadap proposal tersebut telah dikirim ke menteri luar negeri Qatar dan kami menunggu posisi Qatar dalam tanggapan ini.”
Juru bicara Hamas Hazem Qasse, pada awalnya mengatakan bahwa Qatar baru-baru ini mengajukan proposal yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan bertahun-tahun antara faksi Palestina yang bersaing, Hamas dan Fatah.
Pada konferensi pers hari Selasa, al Bardawil mengatakan bahwa anggota Hamas telah bertemu dengan delegasi Fatah di Gaza pekan lalu, di mana mereka telah menyuarakan kesiapan kelompok tersebut untuk mengizinkan pemerintah yang berbasis di Ramallah “untuk mengambil alih pemerintahannya di Gaza dan membubarkan komite administratif”.
“Anggota delegasi Fatah berjanji untuk menyiapkan tuntutan kami kepada Abbas, yang terpenting adalah penghapusan pajak yang dikenakan pada bahan bakar yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik terakhir Gaza,” kata al Bardawil.
Awal bulan ini, Abbas mengumumkan rencana untuk mengambil “langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya” terkait dengan Jalur Gaza, yang telah dikuasai oleh Hamas sejak tahun 2007.
Sementara Abbas tidak menjelaskan mengenai langkah-langkah “menentukan apa yang akan diambil”, beberapa pengamat percaya bahwa dia mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan Ramallah dengan Gaza jika Hamas menolak permintaannya untuk membubarkan komite administratif tersebut.
Pemerintah Ramallah dipimpin oleh gerakan Fatah pimpinan Abbas, bertanggung jawab untuk membayar gaji sekitar 60.000 pegawai otoritas Palestina (PA) di Gaza dan memberikan layanan kesehatan dan pendidikan kepada sekitar dua juta penduduk.
Ramallah juga berkoordinasi dengan “Israel” untuk menyediakan listrik di Gaza dan mengawasi impor barang ke dalam blok yang diblokade “Israel”.
Awal bulan ini, pegawai PA yang bekerja di Jalur Gaza merasa kecewa karena pemerintah Ramallah telah memotong gaji bulan Maret sebesar 30 persen.
Pada tahun 2014, Hamas dan Fatah sepakat untuk membentuk sebuah pemerintah persatuan. Namun “pemerintah persatuan” di Ramallah sejauh ini gagal mengambil peran pemerintahan di Gaza karena perbedaan yang mencolok antara kedua faksi yang bersaing tersebut. (fath/arrahmah.com)
