JAKARTA (Arrahmah.id) – Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dilantik jadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (21/2), kini hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang jadi oposisi pemerintahan Jokowi.
Jabatan baru AHY menjadi pertanda bergabungnya Partai Demokrat ke pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, selama hampir 10 tahun, Demokrat berada di luar pemerintahan sejak Pilpres 2014.
Dengan bergabungnya AHY, delapan dari sembilan partai DPR RI berkoalisi dengan Jokowi. Jokowi perlahan-lahan menambah barisan pendukung di periode keduanya.
Saat bertarung di Pilpres 2019, Jokowi didukung PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, dan PPP. Barisan itu setara dengan 60,7 persen suara di DPR RI.
Kekuatan Jokowi bertambah sesaat setelah Pilpres 2019. Dia berhasil meyakinkan Prabowo Subianto dan Partai Gerindra untuk masuk pemerintahan.
Jokowi menunjuk Prabowo, rivalnya di dua pilpres berturut-turut, sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi juga menunjuk Sandiaga Uno, yang kala itu berstatus kader Gerindra, sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Jokowi mendapat tambahan dukungan 78 kursi DPR RI dari Gerindra. Jokowi menguasai 81,91 persen kursi di DPR RI sejak awal periode kedua.
Di tengah jalan, tepatnya 15 Juni 2022, Jokowi menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN). Ia memberi jatah kursi Menteri Perdagangan untuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Hari ini, Jokowi memberi jatah menteri untuk Partai Demokrat. Dengan bergabungnya AHY, Jokowi menguasai hampir seluruh kursi di DPR RI.
Total kursi partai-partai pendukung Jokowi di DPR saat ini mencapai 525 dari 575 kursi. Artinya, kekuatan Jokowi di parlemen mencapai 91,3 persen.
PKS mengaku tak masalah menjadi satu-satunya oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan tak terpengaruh keputusan Demokrat merapat ke Jokowi.
“Semua bebas buat pilihan. PKS istiqomah Insya Allah,” kata Mardani, lansir CNNIndonesia.com, Rabu (21/2/2023).
(ameera/arrahmah.id)
