KABUL (Arrahmah.com) – Afghanistan telah menyatakan keprihatinannya kepada Dewan Keamanan PBB tentang rencana kunjungan negosiator Taliban ke Pakistan, yang menyatakan bahwa anggota kelompok yang melakukan perjalanan ke Islamabad berada di bawah sanksi PBB dan bahwa Kabul seharusnya mengonsultasikannya sebelum pertemuan semacam itu dilakukan, RFE/RL melaporkan pada Minggu (17/2/2019).
Negosiator Taliban Kamis (14/2) mengumumkan mereka akan bertemu dengan perwakilan AS di Pakistan pada 18 Februari sebagai bagian dari pembicaraan damai Afghanistan yang sedang berlangsung dan bahwa mereka juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk mengadakan “diskusi komprehensif tentang hubungan Pakistan-Afghanistan.”
Dalam sebuah surat kepada Dewan Keamanan, misi PBB Afghanistan menulis bahwa Taliban-Pakistan “melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan nasional Afghanistan.”
“Pertemuan, yang dilakukan dengan dalih dukungan bagi upaya perdamaian di Afghanistan, tidak memiliki koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah Afghanistan,” katanya.
Surat itu mengatakan bahwa undangan Khan pada delegasi Taliban untuk melakukan pembicaraan di Pakistan “berarti pengakuan resmi dan legitimasi kelompok bersenjata yang menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas Afghanistan.”
Surat itu melanjutkan bahwa Pakistan merangkul kelompok yang anggotanya ada di bawah ketetapan Sanksi Komite Dewan Keamanan PBB 1988.
Pakistan belum menanggapi pernyataan yang dibuat dalam surat Afghanistan kepada Dewan Keamanan tersebut.
Amerika Serikat juga belum secara resmi mengomentari pengumuman Taliban tentang kemungkinan pertemuan di Islamabad.
Ketegangan memuncak antara Afghanistan dan Pakistan. Kabul dan Washington menuduh Islamabad menyediakan tempat berlindung yang aman bagi para teroris di wilayahnya, yang memungkinkan mereka menyeberangi perbatasan ke Afghanistan dan menyerang pasukan pemerintah dan pasukan Barat. Pakistan membantah tuduhan itu.
Diskusi di Islamabad akan dilakukan seminggu sebelum pembicaraan 25 Februari yang sebelumnya dijadwalkan di Qatar antara pejabat AS dan negosiator Taliban.
Pembicaraan antara pejabat AS – termasuk Zalmay Khalilzad, utusan perdamaian khusus untuk Afghanistan – telah dikabarkan meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Khalilzad dan para negosiator Taliban mengatakan bahwa kemajuan telah dicapai, tetapi para pejabat AS memperingatkan bahwa banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kesepakatan dapat diselesaikan.
Pembicaraan AS-Taliban bertujuan untuk menemukan akhir yang dinegosiasikan untuk perang 17 tahun Afghanistan.
Sementara itu, pemerintah Afghanistan telah absen dari perundingan AS-Taliban, yang memicu kemarahan dan frustrasi di Kabul. Taliban menganggap pemerintah Kabul sebagai boneka Barat dan sejauh ini menolak untuk berunding secara langsung dengannya.
Pasukan AS telah berada di Afghanistan sejak invasi Oktober 2001 yang menjatuhkan pemerintah Taliban setelah menolak menyerahkan Al-Qaeda, termasuk Syeikh Usamah bin Laden, yang disalahkan atas serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. (Althaf/arrahmah.com)
