KABUL (Arrahmah.com) – Tujuh perusahaan keamanan swasta yang beroperasi di Afghanistan dibubarkan, kementerian dalam negeri negara itu mengumumkan pada Selasa (15/3/2011), sementara puluhan lainnya diminta tutup.
Perusahaan keamanan swasta ini hadir untuk membantu menjaga segala hal yang terkait dengan kedutaan besar Barat dan konvoi militer internasional di Afghanistan.
Pengumuman itu merupakan upaya terakhir Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, yang mengklaim bahwa perusahaan algojo swasta itu hanya memperlambat perkembangan pasukan keamanan Afghanistan sendiri. Karzai menganggap mereka sudah melanggar hukum.
Departemen ini juga mendaftarkan 45 perusahaan lainnya yang masih diperbolehkan untuk beroperasi di Afghanistan selama satu tahun lagi. Setelah satu tahun, 45 perusahaan itu akan digantikan oleh pasukan pemerintah Afghanistan untuk perlindungan publik yang akan memberikan keamanan yang sebanding.
Hal ini menunjukkan bahwa kedutaan akan tetap mampu mempekerjakan perusahaan keamanan swasta setelah 12 bulan berikutnya. Tapi setelah periode itu, pasukan perlindungan publik akan bertanggung jawab untuk menjaga konvoi militer internasional.
“Berdasarkan komitmen kami pada transparansi dan supremasi hukum, perusahaan keamanan swasta telah kami beri tahu bahwa mereka telah dibubarkan karena hubungan mereka kepada pejabat Republik Islam (???) Afghanistan,” kata kementerian dalam negeri dalam sebuah pernyataan.
Perusahaan-perusahaan yang dibubarkan di antaranya adalah Watan Risk Management, NCL, SSSI, dan LSG, kata pernyataan itu.
Pada bulan Agustus, Karzai memerintahkan pembubaran semua perusahaan keamanan swasta, nasional dan internasional, dalam waktu empat bulan. Namun keputusan itu ditarik. Karzai memutuskan bahwa perusahaan berlisensi masih dapat terus beroperasi.
Setelah keputusan kompromistis itu, perusahaan keamanan swasta yang memiliki kontrak dengan perusahaan pengembangan, serta mereka yang bekerja untuk NATO, kedutaan besar asing, dan PBB, diizinkan untuk beroperasi sampai kontrak mereka berakhir.
AFP melansir, pengumuman terbaru yang disampaikan oleh kementrian luar negeri Afghanistan ini dinilai akan mengancam hubungan antara Kabul dan Barat yang sudah bermasalah melalui isu kematian warga sipil dalam operasi militer internasional. (althaf/arrahmah.com)
