KABUL (Arrahmah.com) – Pemerintah Afghanistan telah mengumumkan pembentukan korps tentara baru untuk bagian utara negara tempat mujahidin Taliban memperoleh kemenangan beruntun baru-baru ini, lansir Arab News, Kamis (11/4/2019).
Kehadiran pasukan tambahan ini ditujukan untuk meningkatkan dukungan militer melawan peningkatan serangan mujahidin Taliban terhadap pasukan keamanan dan proyek infrastruktur.
Presiden Ashraf Ghani sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 45.000 anggota pasukan keamanan Afghanistan terbunuh dalam pertempuran dengan Taliban sejak ia menjabat lebih dari empat tahun lalu. Puluhan ribu personel keamanan lainnya juga terluka.
Kemajuan mujahidin di utara telah menyebabkan gangguan pasokan listrik ke banyak bagian negara itu bersama dengan penutupan jalan, yang pada saat bersamaan diklaim merusak perekonomian lokal.
Pemerintah Ghani terkunci dalam pergulatan kekuatan internal besar sementara AS meningkatkan upaya untuk bernegosiasi dengan faksi lain Taliban dengan dalih mencari penyelesaian damai untuk konflik Afghanistan yang telah berlangsung lama dan penarikan pasukan Amerika.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Afghanistan, Zubair Arif, mengatakan, “Tujuan menciptakan korps tentara baru adalah untuk memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang (Afghanistan), melawan ancaman musuh dan serangan mereka terhadap proyek-proyek rekonstruksi.”
Qais Mangal, juru bicara kementerian lain, mengatakan pasukan tambahan akan memberikan cadangan tambahan untuk pasukan keamanan lainnya selama pertempuran dengan Taliban.
Abdul Rahman Rahmani, seorang perwira untuk kementerian itu, mengatakan kepada Arab News bahwa delapan korps lainnya sudah beroperasi di negara itu, termasuk angkatan udara dan unit operasi khusus. Ada antara 32.000 dan 40.000 tentara di setiap satuan, katanya.
Pensiunan jenderal militer Afghanistan, Attiqullah Amarkhail, mengatakan pembentukan korps akan meningkatkan keamanan di wilayah itu “hanya akan berfungsi jika taktik baru diberlakukan dan kader profesional yang menjalankannya.”
Dia menambahkan, “Itu tidak akan berdampak apa pun jika pasukan kekurangan sumber daya, dan tujuannya adalah untuk menunjuk jabatan baru bagi seseorang dalam pemerintahan sebagai jenderal.” (Althaf/arrahmah.com)
