KARNATAKA (Arrahmah.id) – Larangan jilbab di perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India selatan, telah memicu pertikaian besar di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa serangan terhadap simbol dan praktik Muslim adalah bagian dari agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas pada minoritas.
200 juta komunitas minoritas Muslim di negara itu khawatir larangan jilbab melanggar kebebasan beragama mereka yang dijamin di bawah konstitusi India. Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional pada Jumat mengatakan larangan jilbab akan menstigmatisasi dan memarjinalkan perempuan dan anak perempuan, lansir Al Jazeera (15/2/2022).
Partai Bharatiya Janata (BJP), yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan juga di pusat, telah mendukung larangan diskriminatif tersebut. BJP telah berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code (UCC), yang diyakini minoritas akan sama dengan penerapan hukum Hindu.
Pada Selasa (15/2), siswa perempuan Muslim yang mengenakan jilbab dilarang memasuki sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian.
Pemandangan para Muslimah melepas hijab mereka di luar sekolah mereka menciptakan kehebohan, dengan pengguna media sosial menyebutnya “penghinaan”, sementara Sujatha Gidla, penulis buku “Ants Among Elephants”, mengatakan itu mengingatkannya pada “polisi Prancis yang meneror Muslimah yang mengenakan burkini” pada tahun 2016.
“Sekitar 13 dari kami dibawa ke ruang terpisah karena kami mengenakan kerudung di atas seragam sekolah,” Aliya Meher, seorang siswa di Sekolah Umum Karnataka di distrik Shivamogga, mengatakan kepada Al Jazeera.
“Mereka mengatakan kepada kami bahwa kami tidak dapat mengikuti ujian jika kami tidak melepas jilbab kami. Kami menjawab dengan mengatakan: ‘Dalam hal ini, kami tidak akan menulis ujian. Kami tidak bisa berkompromi dengan hijab’.”
“Tiba-tiba, mereka meminta kami melepas hijab.”
Reshma Banu, ibu dari salah satu siswa yang dilarang masuk ke sekolah yang sama, mengatakan larangan hijab “tidak dapat diterima”.
“Jilbab adalah bagian integral dari iman kami. Kami menerima anak-anak kami di sini karena kami pikir hak-hak mereka akan dihormati,” katanya kepada Al Jazeera.
Tetapi Susheela V, kepala Sekolah Umum Karnataka, mengatakan bahwa lembaganya “hanya mematuhi perintah pemerintah”.
“Ini hanya pemeriksaan awal dan kami dapat mengatur agar mereka menulisnya nanti,” katanya kepada Al Jazeera, menambahkan bahwa “kami akan menerapkan aturan yang diperlukan sesuai keputusan pengadilan”.
Pelajar Muslim telah menantang larangan hijab di Pengadilan Tinggi Karnataka.
Bagaimana awalnya?
Situasi meningkat pekan lalu ketika sekelompok gadis Muslim berhijab berkumpul di luar sebuah perguruan tinggi di distrik Udupi negara bagian setelah pihak berwenang menutup gerbang mereka. Segera setelah video protes mereka muncul di internet, ada gelombang solidaritas dari seluruh negeri dengan para aktivis yang meminta pencabutan larangan tersebut.
Tetapi perguruan tinggi dan pemerintah tidak mengindahkan tuntutan tersebut dan malah menimbulkan efek riak, dengan beberapa perguruan tinggi lain di distrik tersebut memberlakukan larangan jilbab setelah penentangan dari mahasiswa dan aktivis Hindu yang mengenakan syal safron –warna yang terkait dengan agama Hindu.
Pengadilan tinggi negara bagian, yang mendengarkan dua petisi menentang larangan tersebut, telah menahan siswa dari mengenakan “pakaian agama”, termasuk jilbab, sampai mengeluarkan keputusan. Pengacara telah mengkritik perintah penahanan dengan mengatakan itu sama dengan “penangguhan hak-hak dasar”.
Selasa lalu, insiden kekerasan sporadis dilaporkan dari berbagai bagian negara bagian saat mahasiswa Hindu bentrok dengan polisi. Dalam satu episode, seorang mahasiswa berhijab dicemooh oleh sekelompok massa Hindu di dalam kampusnya, memicu kemarahan besar.
Apa yang dimulai sebagai masalah aturan berpakaian perguruan tinggi telah berubah menjadi masalah Hindu-Muslim, dengan mahasiswa Hindu mulai mengenakan syal safron di perguruan tinggi untuk menentang jilbab.
Menurut posting media sosial di Twitter, kelompok supremasi Hindu di negara bagian utara Uttar Pradesh dan Madhya Pradesh telah memprotes hijab.
Hindutva (Hindu-ness), ideologi yang mendefinisikan budaya India dalam hal nilai-nilai Hindu, telah mengilhami supremasi Hindu India selama beberapa dekade.
Isu seputar hijab pertama kali dimulai pada akhir Desember ketika sekelompok pelajar perempuan Muslim dikeluarkan dari kelas mereka di sebuah perguruan tinggi pra-universitas pemerintah di distrik Udupi karena mengenakan jilbab yang banyak dikenakan Muslim.
Campus Front of India (CFI), sebuah kelompok mahasiswa Muslim sayap kanan yang aktif di India selatan, muncul dalam dukungan mereka, dengan alasan bahwa perguruan tinggi itu melanggar hak-hak agama dan pendidikan mereka.
Syed Sarfraz, seorang aktivis mahasiswa yang terkait dengan CFI, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pemerintah memvalidasi dan memprovokasi tanggapan kelompok nasionalis Hindu untuk menentang jilbab.
“Beberapa video telah muncul dari berbagai distrik di mana para pemimpin kelompok nasionalis Hindu termasuk di antara pengunjuk rasa anti-hijab yang mengenakan selendang kunyit,” tambah Sarfraz.
Menurut sebuah penyelidikan oleh situs The News Minute, protes anti-hijab tidak spontan “tetapi ada plot Hindutva yang diperhitungkan yang telah dibangun di atas polarisasi komunal selama bertahun-tahun di Karnataka untuk memobilisasi siswa”.
Mengapa protes di pesisir Karnataka?
Udupi, di tengah kontroversi yang sedang berlangsung, adalah sebuah distrik di wilayah pesisir Karnataka yang dianggap sebagai kubu BJP.
Samar Halarnkar, seorang jurnalis senior yang berbasis di ibu kota negara bagian, Bengaluru, mengatakan pesisir Karnataka adalah “sarangnya politik Hindutva” dan “tempat pembuktiannya”.
“Mereka [kelompok Hindu] mulai menyerang wanita yang sedang minum di pub dan kemudian mulai menyerang dan menyerang bahkan teman yang berbeda keyakinan. Mereka telah dibina dan diberdayakan oleh BJP, yang sekarang berkuasa, dan mendapatkan lebih banyak dukungan daripada sebelumnya,” Halarnkar, editor situs berita Article-14, mengatakan kepada Al Jazeera.
Dia mengatakan fundamentalisme, baik Hindu dan Muslim, telah menemukan lahan subur di distrik pesisir Karnataka, di mana Muslim membentuk 15 persen dari populasi.
Selama bertahun-tahun, Karnataka telah melihat peningkatan aktivitas kelompok Hindutva dan penargetan minoritas agama negara, terutama Muslim dan Kristen.
Bulan lalu, majelis negara bagian Karnataka mengesahkan undang-undang yang secara efektif melarang konversi agama, dengan pemerintah BJP menuduh bahwa kelompok misionaris Kristen melakukan “pemindahan agama secara paksa” terhadap umat Hindu, sebuah tuduhan yang ditolak oleh para pemimpin agama Kristen.
Kongres, partai oposisi utama di negara bagian itu menyebut larangan jilbab sebagai “tidak manusiawi dan komunal” menuduh pemerintah menciptakan kontroversi sebelum pemilihan negara bagian yang akan datang tahun depan.
“Kami telah mengenakan jilbab selama bertahun-tahun tanpa masalah, tetapi sekarang, masalah ini tiba-tiba diangkat oleh kelompok BJP dan Hindutva untuk meningkatkan ketegangan komunal,” Kaneez Fatima, anggota Kongres dari Majelis Legislatif Karnataka, mengatakan kepada Al Jazeera , mengacu pada kelompok sayap kanan Hindu.
Halarnkar mengatakan, “Kelompok fundamentalis Hindu dengan jelas merasakan peluang atas masalah jilbab dan menggunakannya untuk lebih meradikalisasi masyarakat.”
Tetapi BJP membela larangan tersebut, dengan alasan bahwa jilbab mengganggu “keseragaman” di antara para siswa.
“Konsep seragam untuk menghindari diskriminasi antar siswa. Tidak ada tempat untuk jilbab atau syal safron di lembaga pendidikan,” kata Smriti Hartis, juru bicara partai, kepada Al Jazeera. Dia menyebut permintaan jilbab oleh anak perempuan sebagai “kontroversi yang tidak perlu” sementara membela oposisi oleh nasionalis Hindu sebagai “sangat normal”.
‘Narasi dua sisi’
Aktivis dan kelompok yang mendukung para gadis yang memprotes hijab mengecam narasi “kedua belah pihak” yang didorong oleh media untuk “menggambarkan kesetaraan palsu”.
“Media yang mendukung kekuatan sayap kanan mencoba memperkuat narasi bahwa jika jilbab adalah hak kami maka selendang safron adalah hak mereka. Mereka membajak soal hijab dengan selendang safron,” kata aktivis Ladeeda Farzana kepada Al Jazeera.
“Dengan itu, mereka secara efektif membuat praktik normal yang telah berlangsung selama beberapa dekade – kontroversial,” tambahnya.
Muslim juga khawatir bahwa kontroversi seperti ini adalah bagian dari agenda besar kelompok Hindutva untuk memberlakukan undang-undang atas nama UCC.
Sebuah petisi juga telah diajukan ke Mahkamah Agung untuk meminta penerapan Common Dress Code di institusi pendidikan di seluruh India.
Namun, para ahli hukum mengatakan UCC tidak memiliki kaitan dengan praktik seperti hijab.
“Hijab adalah masalah kebebasan fundamental yang mendasar,” kata MR Shamshad, pengacara Mahkamah Agung dan anggota AIMPLB, menambahkan bahwa “keseragaman” adalah istilah subjektif karena pandangan semua siswa di sekolah tidak pernah “seragam”.
Sementara masalah ini menunggu keputusan di pengadilan tinggi saat sidang sedang berlangsung, gadis-gadis itu tetap berharap dan khawatir tentang hasil dan masa depan hak mereka untuk menutupi kepala mereka.
“Kami tidak tahu apa yang akan dikatakan pengadilan. Ada rasa tidak aman untuk kembali ke kampus, bahkan dengan jilbab, karena posisi yang diambil terhadap kami di dalam dan di luar kelas kami,” kata Aysha Nourin, seorang siswa berusia 16 tahun di RN Shetty PU College di Kundapura.
“Kita bisa menjadi sasaran bahkan oleh sesama siswa.” (haninmazaya/arrahmah.id)
