KUPANG (Arrahmah.com) – Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) sekitar 4,5 juta jiwa, 22 persen di antaranya dikategorikan sebagai penduduk sangat miskin, kata Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Sentianus Medi, di Kupang, Senin (3/8).
“Untuk mengurangi jumlah angka kemiskinan ini, salah satu solusi pemerintah adalah program keluarga harapan (PKH). Sasaran program ini adalah rumah tangga sangat miskin (RTSM). Program ini menitikberatkan pada kegiatan pembiayaan di bidang kesehatan dan pendidikan bagi rumah tangga sasaran (RTS),” katanya.
Realisasi nyata dari program ini, khusus di bidang pendidikan, untuk anak-anak sekolah dasar (SD), diberi dana pendidikan sebesar Rp600.000/tahun sedangkan untuk SLTP dan SMA/SMK sebesar Rp800.000/tahun.
“Salah satu syarat yang harus dipenuhi para peserta didik yang mendapat biaya dari program PKH yakni harus mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah minimal 85 persen sedangkan ibu hamil minimal melakukan pemeriksaan kesehatan selama empat kali,” katanya.
Dikatakannya, sanksi yang diberikan jika syarat tersebut tidak dipenuhi para peserta didik dan ibu hamil, adalah dana akan ditarik.
Sentis menjelaskan, secara nasional uji coba program PKH ini dilaksanakan di 13 provinsi termasuk NTT. Khusus NTT dilaksanakan pada tujuh kabupaten yakni Sikka, Ende, Manggarai Barat, Alor, Timor Tengah Utara (TTU), Sumba Barat, dan Kota Kupang.
“Khusus Kabupaten Sumba Barat, sedang diperjuangkan agar dua kabupaten hasil pemekaran yakni Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya juga mendapat program PKH,” katanya.
Ia berjanji, pada tahun 2010 jumlah daerah yang mendapat sentuhan program PKH sebanyak sembilan kabupaten. Tahap pertama dilaksanakan di tujuh kabupaten/kota karena saat itu hanya tujuh pemkab yang menyatakan kesediaan.
Dijelaskannya, tahun anggaran 2008 jumlah kepala keluarga mendapat bantuan program PKH kurang lebih 60.000 kepala keluarga (KK) dengan total dana sekitar Rp98 miliar.
Karena ada KK yang pindah ke daerah lain dan berdasarkan hasil evaluasi pendamping program ada yang taraf kehidupan keluarga sudah baik, sebagian dana disetor kembali ke kas negara. Jumlah dana yang disetor kembali tersebut kurang lebih Rp2 miliar.
Jumlah dana yang dialokasikan pada tahun anggaran (TA) 2009 pun hampir sama dengan tahun sebelumnya yakni sekitar Rp90 miliar lebih dengan 60.000 lebih RTS. Pada tahun ini disiapkan juga Rp250 juta untuk kegiatan rapat koordinasi dengan para pendamping program PKH.
Kegiatan rapat, kata dia, sangat penting guna mengetahui perkembangan pendampingan terhadap RTS agar kendala yang dihadapi bisa dipecahkan bersama,” katanya. (antara/arrahmah.com)
