FILIPINA (Arrahmah.com) – Front Pembebasan Islam Moro (MILF) mengatakan sangat mudah untuk melanjutkan pembicaraan berdalih perdamaian dengan pemerintah Filipina, namun ada dua hal yang harus dicatat ketika pihaknya melakukan itu. Pertama, pembicaraan itu benar-benar akan menemukan pemecahan segala masalah. Atau yang kedua, pembicaraan damai itu justru akan menjebak MILF ke dalam lingkaran rencana busuk pemerintah Arroyo.
Khaled Musa, wakil ketua komite informasi MILF mengatakan pada luwaran.com/net bahwa selama orang-orang seperti Sekretaris Eksekutif Eduardo Ermita dan Sekretaris Ronaldo Puno masih menjadi bagian pemerintah yang terlibat langsung dalam proses perdamaian, tidak ada bisa diharapkan. Dia mengatakan dua orang pejabat pemerintah ‘tak terpilih’ itu adalah pakar dalam sistem paikot sejak masa-masa Martial Law dan mereka tidak meralat atau memperbaikinya bahkan mereka cenderung menemukan kebahagiaan dalam mengelabui orang.
“Lihatlah apa yang terjadi terhadap Ketua MNLF Nur Misuari, ia adalah anak buah pemerintah boneka di Filipina,” ujar Musa.
Pernyataan Musa ini muncul dalam respon terhadap seruan yang mendesak dari kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Rapat Anggota Masyarakat Mindanao (MPC) pada MILF dan pemerintah agar segera melanjutkan pembicaraan damai. MPC menyatakan tanggal 18 Maret ini sebagai Hari Perdamaian Mindanao. Isu yang mereka angkat adalah meminta pemerintah dan MILF untuk melanjutkan pembicaraan dan menghentikan perang di Mindanai yang telah menyebabkan 600.000 warga terusir.
“Namun, kami juga meminta semua elemen masyarakat lainnya untuk melontarkan masalah-masalah yang terkait dengan perdamaian dan jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan permintaan mereka,” ungkap MPC dalam pernyataan yang mereka keluarkan.
Persoalan lain yang diharapkan dapat ditangani dalam pembicaraan tersebut adalah Nota Kesepakatan Domain Ancestral (MOA-AD), pertambangan, hak-hak manusiawi, reformasi agraria, perumahan, lowongan kerja, migrasi dan lingkungan. MPC mengatakan Hari Perdamaian Mindanao merupakan rangkaian dari Konferensi Internasional mengenai Mindanao yang dilaksanakan di kota Davao pada 16-17 Maret. Para delegasi akan diundang untuk bergabung, menyertai atau mengamati protes 18 Maret sebagai salah satu bentuk dukungan dan solidaritas terhadap masalah perdamaian, kebebasan dan keadilan.
“Selama protes seluruh warga Mindanao akan diminta untuk keluar dari komunitas masing-masing dan bertemu sepanjang jalan raya kota Cotabato hingga kota Davao, kota Tacurong hingga kota Koronadal, dari kota Koronadal hingga kota Digos, kota Tagum hingga kota Davao, kota Marawi hingga kota Iligan, dan sebagainya,” papar MPC. (Althaf/arrahmah/tum)
