DAMASKUS (Arrahmah.id) — Sumber-sumber mengatakan kepada surat kabar Lebanon An-Nahar pada hari Sabtu (12/4/2025) bahwa Koalisi Global yang dipimpin Amerika Serikat (AS) telah menolak permintaan Suriah untuk bergabung dengan 80 negara dunia dalam kampanyenya memerangi kelompok Islamic State (ISIS).
Dilansir North Press Agency (13/4), sumber-sumber di Washington, Prancis, dan Suriah mengonfirmasi bahwa upaya kedua Damaskus untuk bergabung dengan Koalisi yang dipimpin AS sekali lagi terhenti.
Sekitar sepuluh hari yang lalu, Damaskus mengajukan permintaan baru untuk bergabung dengan Koalisi Global, dengan mengutip momentum diplomatik yang berkembang dari Prancis, Jerman, dan Arab Saudi.
Sumber Suriah yang memiliki informasi lengkap menggambarkan langkah tersebut sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendapatkan dukungan Barat selama fase transisi Suriah.
Sumber diplomatik Prancis mencatat bahwa Paris, berkoordinasi dengan Jerman dan dengan dukungan dari Arab Saudi, berupaya membujuk presiden Suriah, Ahmad asy Syaraa, untuk mengajukan permintaan baru.
Langkah tersebut dipandang sebagai langkah signifikan yang berpotensi untuk memajukan proses transisi dan meningkatkan penerimaan oleh kekuatan Barat, khususnya AS, kata sumber tersebut.
Namun, seorang pejabat Suriah mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa Koalisi Global belum menyetujui permintaan tersebut, dengan menyatakan tidak ada alasan yang cukup untuk menerima permintaan tersebut. Pimpinan Koalisi Global dilaporkan tidak menanggapi permintaan tersebut, yang secara efektif menundanya untuk waktu yang terbatas—yang ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai tenggat waktu bagi Damaskus untuk memenuhi persyaratan tertentu.
Sementara itu, seorang sumber diplomatik di Washington, seorang warga Amerika keturunan Arab, menyatakan bahwa Damaskus terus bergantung pada harapan yang tidak realistis untuk mendapatkan pengakuan politik dari Amerika Serikat.
Sumber tersebut menambahkan bahwa Washington telah menyerahkan daftar perwira tinggi militer Suriah dengan kewarganegaraan asing yang keberadaannya terus-menerus dalam posisi kepemimpinan dipandang sebagai masalah keamanan. Pemecatan mereka dipandang sebagai prasyarat untuk keterlibatan yang serius, katanya.
Menurut sumber yang dikutip oleh An-Nahar, desakan Damaskus untuk mempertahankan perwira asing di posisi tinggi dipandang tidak hanya sebagai tantangan bagi Washington namun juga sebagai tanda keengganan untuk membongkar struktur supranasional yang telah lama mendukung kekuasaannya. (hanoum/arrahmah.id)