![Pemimpin SDF Mazloum Abdi (kiri) dan Ahmad asy Syaraa (kanan). [Foto: Enab Baladi]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2025/02/Milisi-SDF-Siap-Melebur-ke-Pasukan-Suriah.jpg?fit=1280%2C768&ssl=1)
DAMASKUS (Arrahmah.id) — Milisi Kurdi Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengumumkan pada Selasa (18/2/2025) bahwa kesepakatan utama telah dicapai di antara para pemangku kepentingan di Suriah utara dan timur untuk meningkatkan kerja sama dan stabilitas di Suriah.
Kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan yang melibatkan SDF, Dewan Demokratik Suriah (SDC), dan Pemerintahan Otonom Suriah Utara dan Timur (AANES) dan dimaksudkan untuk membuka jalan bagi perjanjian masa depan dengan pemerintahan Suriah baru di Damaskus.
BacaJuga
SDC adalah sayap politik SDF, sementara AANES adalah entitas pemerintahan resmi di wilayah utara dan timur Suriah yang diduduki oleh pasukan SDF.
Menurut sebuah posting di X oleh komandan Brigade Utara SDF, Abu Omar al-Idlibi, seperti dilansir The Cradle (19/2), pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan pada delapan poin utama.
Para peserta sepakat untuk mengintegrasikan semua lembaga keamanan ke dalam struktur tentara Suriah “dengan tujuan menyatukan upaya dan memperkuat kekuatan nasional.”
Ahmad asy Syaraa, presiden sementara Suriah saat ini telah menuntut agar SDF, yang mendapat dukungan kuat AS, membubarkan dan menggabungkan para pejuangnya secara individu ke dalam tentara Suriah yang baru.
Pemimpin SDF Mazloum Abdi sebelumnya bersikeras agar para pejuang SDF digabungkan ke dalam tentara sebagai unit yang tetap berada di bawah komando Kurdi.
Para peserta selanjutnya sepakat untuk mengaktifkan kembali lembaga-lembaga sipil dan layanan yang berafiliasi dengan negara di Suriah utara dan timur untuk memastikan penyediaan layanan dasar.
Disepakati pula bahwa semua pejuang non-Suriah harus menarik diri dari jajaran SDF.
Beberapa komandan dan pejuang SDF adalah warga Kurdi Turki yang merupakan anggota Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dianggap sebagai kelompok teroris oleh Turki.
Pemerintahan baru Suriah, yang para pemimpinnya sebelumnya ditetapkan sebagai teroris oleh PBB, sangat didukung oleh Ankara.
Para peserta pertemuan juga sepakat untuk mengintensifkan koordinasi dengan pemerintah Suriah di Damaskus untuk “meningkatkan kerja sama pada isu-isu nasional.”
Mereka juga menegaskan “pentingnya integritas teritorial Suriah” dan bahwa “memasukkan pasukan lokal ke dalam tentara Suriah akan memperkuat kemampuannya untuk melindungi tanah air.”
Beberapa suku Kurdi menuntut agar wilayah di bawah kendali SDF, yang dikenal sebagai “Rojava,” menjadi negara yang merdeka dari Suriah.
Disepakati pula bahwa komite gabungan yang terdiri dari semua pihak harus dibentuk untuk mengembangkan dan melaksanakan ketentuan perjanjian.
Abu Omar al-Idlibi menyatakan bahwa perjanjian ini adalah “bagian dari upaya berkelanjutan untuk mempromosikan persatuan nasional dan mendorong stabilitas dan perdamaian yang lebih besar di Suriah.”
Pemerintah Suriah belum secara resmi mengonfirmasi perjanjian ini atau mekanisme pelaksanaannya. (hanoum/arrahmah.id)
