![Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov (kiri) bertemu dengan Ahmad asy Syaraa (kanan) di Damaskus, pada 28 Januari 2025. [Foto: NPA]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2025/01/Delegasi-Rusia-Palestina-Kunjungi-Damaskus-untuk-Pertama-Kalinya.jpg?fit=680%2C383&ssl=1)
DAMASKUS (Arrahmah.id) — Delegasi pemerintah Rusia tiba di Damaskus pada Selasa (28/1/2025) untuk kunjungan resmi pertama ke Suriah sejak jatuhnya mantan Presiden Bashar Al Assad.
Assad, yang merupakan sekutu Moskow, berlindung di Rusia setelah ia digulingkan pada Desember lalu dalam serangan kelompok perlawanan Suriah.
BacaJuga
Dilansir RIA Novosti (28/1), delegasi Rusia meliputi Wakil Menteri Luar Negeri Mikhail Bogdanov dan utusan khusus presiden untuk Suriah, Alexander Lavrentyev.
Kantor berita negara tersebut tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang kunjungan tersebut.
Seperti dikutip dari The Associated Press, tidak ada komentar resmi dari pemerintah sementara Suriah mengenai kunjungan tersebut.
Tetapi surat kabar semi-resmi Al Watan melaporkan, delegasi Rusia akan bertemu dengan pemimpin de facto Suriah, Ahmad asy Syaraa, dan menteri luar negerinya.
Pemerintah baru Suriah tidak memutus hubungan dengan Moskow atau memaksa keluarnya pasukan militer Rusia dari pangkalan-pangkalan di Suriah.
Namun pada awal bulan ini, Al Watan melaporkan, kontrak pengelolaan pelabuhan di Tartus dengan perusahaan Rusia, telah dibatalkan.
Setelah Assad jatuh, Rusia memindahkan pasukan dan asetnya dari seluruh Suriah ke pangkalan utamanya di pangkalan udara Hmeimim dekat Latakia.
Tidak ada indikasi Moskow akan mengevakuasi pangkalan Hmeimim atau fasilitas angkatan laut di Tartus secara keseluruhan.
Sementara delegasi dari Otoritas Palestina juga melakukan kunjungan pertamanya ke Damaskus pada Selasa.
Delegasi yang dipimpin Perdana Menteri Palestina Mohammad Mustafa tersebut bertemu asy Syaraa. Namun belum diketahui isi pembicaraan kedua pemimpin.
Pengungsi Palestina di Suriah, yang jumlahnya sekitar 450.000 orang, tidak diberi kewarganegaraan di bawah pemerintahan Suriah sebelumnya.
Diduga kebijakan itu dilakukan untuk mempertahankan hak mereka untuk kembali ke rumah mereka di Palestina. Namun pemerintah Suriah yang baru belum mengindikasikan bagaimana mereka akan menyikapi status para pengungsi Palestina tersebut. (hanoum/arrahmah.id)
