TEPI BARAT (Arrahmah.id) – Kementerian Pertahanan ‘Israel’ mengumumkan pada Jumat (22/11/2024) diakhirinya penahanan administratif bagi pemukim ilegal di Tepi Barat yang diduduki, karena warga Palestina – khususnya anak di bawah umur – terus menderita akibat kebijakan kontroversial tersebut.
Menteri Pertahanan ‘Israel’ yang baru diangkat, Israel Katz, mengumumkan pada Jumat (22/11) bahwa “dalam kenyataan bahwa pemukiman Yahudi di Yudea dan Samaria menjadi sasaran ancaman teror serius Palestina dan sanksi internasional yang tidak beralasan dijatuhkan kepada para pemukim, tidaklah tepat bagi Negara ‘Israel’ untuk mengambil tindakan keras seperti itu terhadap penduduk permukiman tersebut.”
BacaJuga
“Jika ada dugaan tindak pidana, pelakunya bisa diproses hukum, dan jika tidak ada, bisa dilakukan tindakan preventif lain selain perintah penahanan administratif,” imbuh Menhan.
Ia juga mengatakan bahwa ia mengutuk “setiap fenomena kekerasan terhadap warga Palestina, dan [ia] juga menghimbau para pemimpin permukiman untuk mengambil posisi publik serupa dan menyatakan posisi yang tegas mengenai isu ini.”
Penahanan administratif, dalam sebagian besar kasus, digunakan terhadap warga Palestina, tetapi terkadang juga diterapkan pada pemukim ekstremis ‘Israel’. Berdasarkan kebijakan tersebut, orang dapat ditahan tanpa dakwaan hingga enam bulan, dan penahanan dapat diperpanjang tanpa batas waktu.
Kebijakan ini sangat umum digunakan terhadap anak-anak Palestina. Menurut laporan yang dikeluarkan bulan lalu oleh Defense for Children International – Palestine ( DCIP ), jumlah anak-anak Palestina di bawah umur yang berada dalam penahanan administratif ‘Israel’ meningkat hampir empat kali lipat sejak tahun lalu, yaitu sebanyak 85 orang per 30 September.
Ini mewakili 35 persen dari seluruh anak Palestina yang ditahan di tahanan militer ‘Israel’, menurut DCIP.
“Pasukan ‘Israel’ secara sewenang-wenang menahan anak-anak Palestina tanpa dakwaan atau pengadilan pada tingkat yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” kata Direktur Program Akuntabilitas di DCIP, Ayed Abu Eqtaish.
Pengumuman menteri pertahanan itu muncul saat kekerasan pemukim terhadap warga Palestina terus berlanjut hampir setiap hari.
Pasukan ‘Israel’ juga terus menyerbu kota-kota di seluruh Tepi Barat yang diduduki, yang mengakibatkan kerusakan besar dan jatuhnya korban jiwa.
Tentara ‘Israel’ menarik diri dari Jenin pada Rabu (20/11) setelah operasi militer dua hari yang menyebabkan sedikitnya delapan warga Palestina tewas dan 19 orang terluka.
Jenin Camp, after a 48-hour Israeli military operation, has been left with significant destruction to its infrastructure, streets, and homes. Life in the camp has become difficult, and every time people try to make simple repairs to the streets, the occupation army returns to… pic.twitter.com/vJchfBeWeU
— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) November 22, 2024
Menteri Keuangan ‘Israel’ Bezalel Smotrich memerintahkan Direktorat Pemukiman dan Administrasi Sipil Kementerian Pertahanan awal bulan ini untuk melakukan persiapan dasar mencaplok Tepi Barat.
Pemerintah Benjamin Netanyahu telah memperluas permukiman ilegal di wilayah tersebut selama dua tahun terakhir. (zarahamala/arrahmah.id)
