JAKARTA (Arrahmah.id) – Pakar ekonomi UGM, Fahmy Radhi, menilai keputusan Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekologi laut. Bahkan memicu tenggelamnya pulau yang akan membahayakan bagi rakyat di pesisir pantai.
Selain merusak lingkungan dan menyebabkan nelayan tidak dapat melaut, pemasukan yang didapat tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkannya.
BacaJuga
“Kementerian Keuangan mengaku selama ini penerimaan negara kecil dari hasil ekspor laut, termasuk pasir laut. Sedangkan biaya yang harus dikeluarkan untuk ekspor pasir laut jauh lebih besar,” katanya seperti dikutip media resmi UGM, Kamis (19/2/2024).
Kurang dari dua bulan sebelum mengakhiri jabatan, Presiden Joko Widodo mengeluarkan izin ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.M
eski berkali-kali ditegaskan oleh Presiden Jokowi, bahwa yang dikeruk adalah sedimentasi, namun banyak pengamat menilai sama saja dengan mengekspor pasir laut.
“Meski Presiden Jokowi berdalih dan mengatakan jika yang diekspor bukanlah pasir laut melainkan hasil sedimen laut, yang bentuknya sama berupa campuran tanah dan air,” ujar Fahmy Radhi.
Pengamat ekonomi dan energi UGM itu menilai, kebijakan ekspor pasir laut yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diperoleh, disebutnya, tidak layak untuk diteruskan.
Perlu untuk diperhitungkan kerugian biaya kerugian akibat kerusakan lingkungan dan ekologi yang ditimbulkan.
“Belum lagi persoalan dan potensi ancaman akan tenggelamnya sejumlah pulau yang merugikan rakyat di sekitar pesisir laut, termasuk nelayan yang tidak lagi dapat melaut,” katanya.
Fahmy menuturkan satu-satunya negara yang akan membeli pasir laut Indonesia adalah Singapura untuk reklamasi memperluas daratannya.
Menurutnya, sangat ironis jika akibat pengerukan pasir laut menjadikan tenggelamnya sejumlah pulau dan mengerutkan daratan wilayah Indonesia. Sedangkan wilayah daratan Singapura akan semakin luas sebagai hasil reklamasi yang ditimbun dari pasir laut Indonesia.
“Kalau ini terjadi, tidak bisa dihindari akan mempengaruhi batas wilayah perairan antara Indonesia dan Singapura,” tegasnya.
Untuk itu, Fahmy Radhi mendesak agar pemerintah segera menghentikan ekspor sedimen laut. Meski Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menjual negara dengan mengekspor pasir laut.“
Tapi faktanya ekspor pasir laut sebenarnya menjual tanah-air, yang secara normatif merepresentasikan negara. Untuk itu hentikan kebijakan ini,” pungkas Fahmy.
(ameera/arrahmah.id)
