JAAKRTA (Arrahmah.id) – Bjorka berhasil membobol 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penduduk Indonesia yang diambil dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tidak hanya itu, Bjorka bahkan menjual data tersebut di situs forum hacker.
Dari 6 juta data NPWP tersebut, terdapat data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), serta data para Menteri di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.
Terkait kebocoran NPWP tersebut, pengamat keamanan siber, Alfons Tanujaya, menyebut Bjorka cerdik memanfaatkan celah keamanan pada sistem data DJP.
Selain itu, Alfons juga menilai Bjorka mampu menarik perhatian dengan mengambil data wajib pajak petinggi negara, termasuk milik presiden.
“Bjorka memang cukup pintar mengeksploitasi data yang bocor dan membocorkan data pejabat publik penting seperti presiden, menteri dan anggota dewan,” kata Alfons dikutip dari Kompas.com, pada Kamis (19/9/2024).
Meski begitu, menurut Alfons, data yang bocor itu memang dicuri oleh Bjorka atau bisa saja orang lain yang menggunakan identitas Bjorka dan kemudian menjual data wajib pajak itu di forum peretas.
Alfons mengatakan, berdasarkan data sampel yang bocor dan dibagikan Bjorka, setelah diperiksa, data itu terkoneksi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan valid.
“Apa dasarnya? Karena dia memuat data NPWP, data KPP (kantor pajak), data Kanwil DJP, ada data KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha), kode KLU, tanggal daftar pajak, status PKP (pengusaha kena pajak), pengukuhan PKP, jenis WP (wajib pajak). Itu sudah jelas ini adalah data dari kantor pajak yang bocor,” kata Alfons.
Sebelumnya, pengamat keamanan siber Teguh Aprianto menyampaiakan informasi mengenai kebocoran 6 juta data NPWP DJP. Teguh mengungkapkan hal tersebut melalui unggahan di akun X-nya @secgron pada Rabu (18/9).
Dalam postingannya itu, Teguh menuturkan bahwa Bjorka menjual 6 juta data NPWP itu dengan harga Rp 150 juta.
“Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh.
“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” lanjutnya.
“Field di dalam sampel: nik, npwp, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum,” pungkasnya. (Rafa/arrahmah.id)