KABUL (Arrahmah.id) – Abdul Salam Hanafi, wakil perdana menteri Imarah Islam Afghanistan untuk urusan administrasi, memuji keputusan Kazakhstan untuk menghapus Imarah Islam dari daftar kelompok terlarang di negara itu.
Berbicara pada pertemuan “Kekaguman terhadap Mahasiswa Universitas dan Sekolah Agama Berprestasi” di Universitas Kabul, Abdul Salam Hanafi mendesak negara-negara lain untuk mengikuti contoh Kazakhstan dalam pendekatan mereka terhadap Imarah Islam.
BacaJuga
Di Universitas Kabul, Abdul Salam Hanafi mengatakan: “Deklarasi yang dibuat kemarin oleh Presiden Kazakhstan mengenai Imarah Islam Afghanistan adalah keputusan yang adil dan tepat. Kami meminta negara-negara tetangga dan regional untuk mengambil tindakan serupa. Kami ingin menjaga hubungan baik dengan semua orang.”
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Imarah Islam juga memuji langkah Kazakhstan dan menyebutnya sebagai hal yang signifikan bagi perluasan hubungan kedua negara, lansir Tolo News (4/6/2024).
Hafiz Zia Ahmad Takal, wakil juru bicara Kementerian Luar Negeri, menambahkan: “Kazakhstan adalah mitra dagang dan transit penting bagi Afghanistan di kawasan ini, dan keputusan ini akan membuka jalan bagi kemajuan bilateral dan peningkatan kerja sama ekonomi.”
Akankah keputusan Kazakhstan menguntungkan pengakuan Imarah Islam?
Salim Paigir, seorang analis politik, menanggapi: “Para pejabat Imarah Islam Afghanistan seharusnya tidak merusak kepercayaan yang dimiliki oleh Kazakhstan, Rusia, dan Cina terhadap mereka, tetapi seharusnya memperkuatnya.”
Fazl-ur-Rahman Orya, seorang analis politik lainnya, menyatakan: “Tindakan Kazakhstan ini melegitimasi otoritas dan kedaulatan pemerintah Afghanistan. Mereka berpendapat bahwa pemerintah Afghanistan adalah pemerintah yang langgeng, strategis, dan stabil.”
Kazakhstan merupakan negara pertama yang menghapus nama-nama pejabat Imarah Islam dari daftar kelompok terlarang di negara ini.
Sebelumnya, kantor berita TASS, mengutip utusan khusus Rusia untuk Afghanistan, telah melaporkan bahwa Kementerian Kehakiman dan Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengusulkan kepada Presiden Vladimir Putin untuk menghapus nama-nama pejabat Imarah Islam dari daftar kelompok teroris. (haninmazaya/arrahmah.id)
