DOHA (Arrahmah.id) — Ketua kelompok perlawanan Palestina Hamas di luar negeri, Khaled Mashal, pada Rabu (17/1/2024) menegaskan bahwa Hamas dan rakyat Palestina menolak solusi dua negara.
Dilansir Muqawamalogy (17/1), menurutnya rakyat Palestina menuntut pembebasan, kebebasan dari pendudukan, kemerdekaan, dan berdirinya negara Palestina.
Mashal mengatakan dalam podcast Ammar: “Barat berbicara bahwa pertempuran 7 Oktober membuka cakrawala bagi visi politik, dan dari sini mereka kembali ke komoditas lama mereka, yaitu solusi dua negara,” menjelaskan bahwa Hamas tidak menerima istilah solusi dua negara.
Mashal menegaskan bahwa Hamas dan rakyat Palestina tidak akan menerima solusi akhir yang mengindikasikan perbatasan tahun 1967 dan menjelaskan bahwa 21% penduduknya merupakan seperlima dari wilayah Palestina “jadi hal ini tidak dapat diterima.”
Mashal menekankan bahwa konsensus Palestina seharusnya dari laut hingga sungai atau dari wilayah Ras Naqoura hingga wilayah Umm Rashrash atau Teluk Aqaba.
Dia menjelaskan bahwa Hamas dan pasukan Palestina sejak awal hanya menerima sebuah negara di perbatasan tahun 1967 dengan al-Quds sebagai ibu kotanya dengan kemerdekaan penuh dan hak untuk kembali tanpa mengakui legitimasi entitas Zionis.
Mashal menekankan bahwa posisi ini dibuat untuk memfasilitasi konsensus Palestina dan Arab pada tahap ini, namun tanpa menyerahkan bagian apa pun dari hak atau tanah Palestina dan tanpa mengakui pihak yang merampasnya. (hanoum/arrahmah.id)