TEL AVIV (Arrahmah.id) – Seorang menteri “Israel” mengatakan bahwa “Israel” tidak akan mengizinkan berdirinya sebuah negara Palestina.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Joe Biden memperingatkan bahwa “Israel” telah kehilangan dukungan internasional akibat pengeboman “tanpa pandang bulu” di Jalur Gaza.
“Kami menghormati dan menghargai Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, yang berusaha keras selama masa-masa tersulit Negara ‘Israel’. Ini adalah persahabatan sejati. Tapi kami tinggal di sini, ini adalah negara kami. Milik bersejarah nenek moyang kami,” kata Menteri Komunikasi “Israel” Shlomo Karhi, pada Selasa (12/12/2023).
“Tidak akan ada negara Palestina di sini. Kami tidak akan pernah mengizinkan negara lain didirikan di antara Yordania dan laut (Mediterania),” tambah Karhi, seperti dilansir Anadolu Agency.
Sebelumnya, Biden mengatakan bahwa Perdana Menteri “Israel” Benjamin Netanyahu harus mengubah pemerintahannya, yang digambarkan oleh Biden sebagai “pemerintahan yang paling konservatif” dalam sejarah “Israel”.
Mengacu pada Perjanjian Oslo, serangkaian perjanjian yang dicapai pada tahun 1990-an antara “Israel” dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang menetapkan proses perdamaian untuk konflik “Israel”-Palestina melalui solusi dua negara yang dinegosiasikan bersama.
Namun meski demikian Karhi menagtakan, “Kami tidak akan pernah kembali ke Oslo.”
“Dalam kata-kata Presiden Biden: ‘Keamanan orang-orang Yahudi dipertaruhkan di sini.’ Tentu saja ya. Sebuah negara Palestina akan membahayakannya,” lanjutnya.
Netanyahu mengakui bahwa ada perbedaan pendapat dengan Biden mengenai Jalur Gaza “pasca-Hamas”, dan menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan “Israel” mengulangi kesalahan Oslo.
Netanyahu menentang upaya AS untuk mengizinkan Otoritas Palestina memerintah Jalur Gaza setelah berakhirnya perang “Israel” yang sedang berlangsung di wilayah yang diblokade tersebut. Washington berargumen bahwa harus ada otoritas atau pemerintahan Palestina di Gaza pada periode pasca perang. (Rafa/arrahmah.id)
